DTK Dipangkas 225 M, Pemkot Cirebon Harus Kreatif Kelola PAD

KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kota Cirebon sebesar Rp 255 miliar untuk tahun anggaran mendatang.

Langkah tersebut disebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah agar tak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, melainkan lebih kreatif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengamat Pemerintahan Kota Cirebon, Sutan Aji Nugraha menilai, kebijakan ini merupakan dorongan agar daerah benar-benar mengoptimalkan kemandirian fiskal yang selama ini dinilai masih berjalan di tempat.

“Hal semacam ini justru upaya pemerintah pusat untuk mendorong optimalisasi desentralisasi fiskal daerah kota/kabupaten yang dirasa masih jalan di tempat,” ujar Sutan Aji saat dikonfirmasi, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, masih banyak pemerintah kota maupun kabupaten yang belum maksimal menggali potensi PAD, terutama dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Artinya, pemkot/pemkab masih kurang kreatif optimalisasi PAD, terutama sektor BUMD yang ada,” ucapnya.

Ia mengingatkan, upaya meningkatkan PAD bukan berarti dengan cara instan seperti menaikkan pajak, karena langkah itu justru bisa menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Meningkatkan PAD dengan cara apa? Dengan cara paling gampang enggak perlu orang pintar, menaikkan pajak. Nah, saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan kembali laiknya di daerah Pati,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia menilai kepala daerah harus memiliki langkah strategis konkret dan kreatif agar dapat mengembangkan potensi daerah secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.

“Bupati atau Wali Kota diharapkan memiliki langkah strategis konkret yang tentunya kreatif untuk mampu berimprovisasi dalam rangka pengembangan potensi daerahnya guna menjadi PAD, sehingga tidak terlalu berpengaruh apa yang menjadi goal pemerintah pusat ini,” katanya.

Selain itu, Sutan Aji juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap sektor pajak, seperti hotel dan restoran, agar tidak menjadi ladang permainan oknum birokrat.

“Pajak hotel, restoran dan lainnya harus diperketat sehingga tidak ada lagi oknum birokrat yang bermain secara sistemik,” ujarnya. (Agus)