INDRAMAYU, (FC).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Indramayu, terlibat aksi dorong dengan pihak keamanan yang berjaga di depan kantor DPRD Indramayu saat unjuk rasa tuntut evaluasi kinerja Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, Kamis ( 18/11).
Aksi saling dorong tak dapat dihindari atara mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga di gedung DPRD Indramayu ketika masa aksi mahasiswa menerobos untuk masuk ke gedung DPRD Indramayu untuk menyampaikan aspirasinya.
Mahasiswa yang berorasi di depan gedung DPRD terus berupaya menembus barikade pengamanan dari Polres Indramayu.
Dalam aksinya para pengunjukrasa juga membawa spanduk yang membentangkan tidak berjalannya sepuluh program unggulan pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam orasinya mahasiswa menuntut DPRD Indramayu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.
Karena Bupati Nina Agustina dianggap telah gagal dan tidak dapat membuktikan hasil kerjanya di 300 hari dia menjabat.
“Kami menanyakan beberapa progam Bupati Indramayu, sebagaimana pada saat ia mencalonkan diri sebagai bupati,” tegas Riyanto korlap aksi.
Mereka juga menuntut terkait beberapa kekosongan jabatan di BUMD, seperti halnya di BWI (Bumi Wiralodra Indramayu).
Dari sepuluh program unggulan bupati Indramayu yang ditemui di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Seperti misalnya, 10 program unggulan bupati yakni I-ceta, Le-Dig, De-Kat, Alu-R, Dok-Maru, Pe-Ri, Kruw-Cil, Ber-Suling, La-Da, dan Ja-Ket.
Ada beberapa program yang belum dirasa dampaknya secara signifikan oleh masyarakat, atau belum berjalan secara maksimal dan sekiranya perlu di evaluasi atau ditingkatkan.
“Salah satu program yang tidak jalan adalah program Dokmaru (Dokter Masuk Rumah). Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu masih tinggi” ujar Riyanto.
Dia mengatakan, transparansi dalam hal recuitment BUMD atau dinas yang ada di Indramayu, sehingga menimbulkan polemik dan mengindikasikan terjadinya BUMD atau dinas menjadi tempat oligarki kekuasan.
Selain itu, kata Riyanto, masih ditemukanya beberapa pelayanan umum, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan baik di tingkat desa yang perlu ditingkatkan.
Banyak keluhan dari sektor pendidikan yang masih kurang diperhatikan seperti nasib kesejahteraan guru honorer.
Yang hanya mendapatkan gaji Rp300.000-500.000 per bulan dan bahkan gaji diberikan per tiga bulan sekali.
Sedangkan beban kerja guru honorer dan guru PNS sama bahkan bisa lebih namun kesejahtraanya masih kurang di perhatikan.
Atas dasar itu, kata Rinto, pihaknya meminta DPRD Kabupaten Indramayu untuk melakukan hak Interpelasi guna menuju Good Governance.
Dan mendorong Pemkab Indramayu untuk transparansi publik baik, dari perekrutan BUMD, dinas dan lain, serta dijalankan sesuai regulasi yang ada.
Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Indramayu untuk lebih memperhatikan nasib kesejahtraan guru honorer, serta meminta peningkatan dari pada intensif gaji guru honorer dari Rp300.000-500.000 per bulan menjadi Rp1500.000 per bulan sesuai janji politik sebelum menjadi kepala daerah.
Aksi yang mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian ini, membubarkan diri setelah massa bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.
Sementara Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menemui mahasiswa untuk mengakomodir tuntutan mereka.
“Alhamdulillah tadi kami kedatangan tamu dari adik-adik mahasiswa, kami akan akomodir tututan mereka. Ada 10 tuntutan mereka, satu diantaranya sangat menggelitik kami untuk mengevaluasi kinerja atau sepuluh program unggulan Bupati Indramayu. Tentunya ini akan kami akomodir dengan ketentuan yang berlaku bersama tim kerja Anggota DPRD Kabupaten Indramayu,” tandasnya.(Agus)
Discussion about this post