KAB.CIREBON, (FC).- Pihak RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon membenarkan kalau salah satu penyebab rumah sakit milik pemerintah daerah ini sepi karena rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hilang dari sistem BPJS Kesehatan.
Direktur RSUD Arjawinangun, dr H Bambang Sumardi mengatakan, fakta di lapangan dari beberapa FKTP yang ia telusuri adalah kendalanya bukan karena masyarakat sekitar Arjawinangun yang enggan mau ke RSUD Arjawinangun, akan tetapi masyarakat tidak dapat mengakses layanan di RSUD Arjawinangun. Salah satunya adalah saat mengakses rujukan di FKTP tidak muncul nama rumah sakit milik pemerintah ini yang ada rumah sakit tipe B lain.
“Sehingga dengan sistem ini, masyarakat yang ingin ke RSUD Arjawinangun, karena memang layanan baik dan aksesnya dekat dia harus merelakan berobat di tempat yang tidak diinginkan, yakni di rumah sakit yang sistemnya diatur oleh BPJS Kesehatan,” katanya, Selasa (1/7).
Masih kata Bambang, Ini yang menjadi kendala bagi RSUD Arjawinangun, sehingga sistem rujukan yang seyogyanya harus mementingkan kebutuhan masyarakat diciderai.
“RSUD Arjawinangun sebagai rumah sakit milik pemda, menginginkan bahwa BPJS Kesehatan seharusnya melihat dari kepentingan masyarakat. Karena esensinya program ini untuk membantu masyarakat dalam akses layanan kesehatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, dengan melihat kondisi tersebut, pihaknya menyayangkan bahwa belum ada jawaban yang memuaskan dari pihak BPJS Kesehatan, meski seringkali melakukan komunikasi.
“Direksi RSUD Arjawinangun sering kali berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampai saat ini belum ada, jawabannya normatif hanya kegagalan sistem error sistem, tapi belum ada bukti nyata diperbaiki kapan dan sampai kapan,” katanya.
Disinggung soal layanan di rumah sakit masih berjalan atau tidak? Bambang menyebut bahwa layanan kesehatan masih berjalan seperti biasanya, namun terjadi penurunan dari jumlah kunjungan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami terus melakukan evaluasi secara intern, kenapa kunjungan mulai menurun. Masalah pokoknya terjadi ternyata dari proses rujukan. Kami masih beroperasi secara maksimal, secara terstandar, dan layanan santun itu adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan dengan adanya 12 rumah sakit swasta yang berdiri mayoritas di wilayah barat Kabupaten Cirebon ini menjadi kompetitor rumah sakit plat merah. “Ini cukup mencengangkan bagaimana harusnya akses rumah sakit ini harus ditata, jangan menumpuk di satu area saja, sehingga dampaknya menjadi kompetitif yang seharusnya menjadi sama- sama sehat, malah yang terjadi di lapangan terjadi seperti ini. Harusnya ditata melihat dari sebaran geografis, sebaran demografi untuk penempatan rumah sakit swastanya,” katanya.
Saat dikonfirmasi, hingga berita ini diterbitkan pihak Humas BPJS Kesehatan Cabang Cirebon belum merespon. (Ghofar)
Discussion about this post