KAB. CIREBON, (FC).- Berkurangnya penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementian Sosial di Desa Cikulak, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon yang mencapai 40 persen atau sekitar 600 KK, hal tersebut membuat Pemdes setempat langsung melakukan langkah dengan menyalurkan Bantuan Sosial Desa (BSD) kepada 996 KK, Kamis (15/4).
Kuwu Desa Cikulak, H Yusnaedi Iyus menjelaskan, pada pelaksanaan penyaluran BST tahap ke-3 dan 4 di desanya yang dilaksankan pada Selasa (12/4) kemarin, dari data yang semula 1.027 KK di tahap 1 dan 2, pada pelaksanaan penyaluran BST tahap ke 3 dan 4 hanya berjumlah 660 KK atau berkurang sekitar 40 persen. Sebab, data yang lain tidak keluar atau invalid.
“Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, akhirnya Pemdes mengucurkan BSD untuk tahap 3 dan 4 dengan menambah penerima dari semula sekitar 800 KK menjadi 996 KK. Dan kita mempercepat penyaluran BSD ini yang bersumber dari PADes dan donasi perangkat desa serta warga yang mampu,” terangnya.
Dijelaskan Iyus, sapaan akrabnya, naik turunnya penerima bansos baik yang bersumber dari BPNT, PKH, maupun BST dengan jumlah penerima naik turun, membuat pihak Pemdes harus menggelar Musdesus untuk mengantisipasi munculnya gejolak di tengah masyarakat,.
Baca Juga: Pelajar Yatim Piatu Dibantu Pemdes Cikulak Setiap Bulan
Bersyukur upaya tersebut disambut baik oleh BPD maupun lembaga desa lainnya, sehingga masyarakat bisa selalu memahami kondisi dan tidak ada yang mempertanyakan hal-hal yang diluar kapasitas Pemdes untuk menjawab seperti hilangnya data mereka dari daftar BPNT, PKH maupun BPNT.
“Data penerima BSD ini adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima BLT DD, jika harus menunggu sampai DD disalurkan maka akan terjeda sampai 4 kali salur program bansos yang bersumber dari Kementrian, dan kita mengantisipasinya melalui program BSD ini,” jelas Iyus.
Lebih lanjut Iyus berharap, data penerima program BPNT, PKH dan BST agar bisa menjadi data yang sudah fix, daftar pengajuan yang telah diperbaharui oleh Puskesos hendaknya bisa masuk ke data base DTKS.
Sehingga ada angka yang tetap dalam tahapan penyaluran program-program bansos tersebut, dan Pemdes yang diberi kewenangan memberikan bantuan BLT DD datanya bisa stabil dan tidak naik turun lagi sehingga tidak membuat pusing pemerintah desa dalam mengantisipasinya.
“Data penerima bansos ini seharusnya bisa segera ada revisi yang vali, agar tidak terjadi penyaluran bantuan yang naik turun, biar kita di bawah selaku Pemdes tidak dibikin bingung,” pungkas Iyus. (Nawawi)
Discussion about this post