KUNINGAN, (FC).- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Charlan, angkat bicara terkait sorotan publik atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta isu dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat kerja LKPJ bersama Komisi IV DPRD Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (15/4), menyusul aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan sehari sebelumnya.
Charlan menyatakan pihaknya menghargai aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial, namun mengingatkan agar kritik didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap isi LHP BPK.
“Aksi itu kami hargai sebagai kontrol sosial, tetapi harus memahami secara utuh isi LHP agar kritik tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, proses pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) masih terus berjalan. Hingga saat ini, nilai pengembalian telah mencapai sekitar Rp1,07 miliar dari total kewajiban sebesar Rp3,2 miliar.
“Progres hari ini sudah Rp1 miliar 70 juta dan terus bertambah setiap hari. Kami mohon waktu untuk menyelesaikan kewajiban ini,” katanya.
Charlan menegaskan, tanggung jawab pengembalian TGR tidak berada langsung pada Disdikbud, melainkan pada satuan pendidikan serta pihak ketiga yang terlibat. “Yang ber-TGR itu bukan dinas, tetapi satuan pendidikan dan pihak ketiga,” tegasnya.
Terkait isu dana Taspen P3K, Charlan mengaku belum dapat memberikan keterangan rinci karena belum ada laporan resmi yang diterima.
“Saya belum berkoordinasi dengan Taspen, sehingga belum bisa memberikan pernyataan. Nanti akan kami cek langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada pihak yang secara formal melaporkan persoalan tersebut ke Disdikbud.
“Secara formal belum ada laporan ke kami, tetapi isu ini sudah berkembang di luar,” katanya.
Charlan memastikan pihaknya akan melakukan penelusuran dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menyampaikan sikap resmi.
Polemik temuan LHP BPK dan isu dana Taspen P3K di lingkungan Disdikbud Kuningan masih menjadi perhatian publik, seiring tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. (Angga)
Discussion about this post