KAB.CIREBON, (FC).- Sorotan publik terhadap kualitas pembangunan jalan di wilayah Cirebon selatan mendapat respon langsung dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H R Hasan Basori.
Menurutnya kritik masyarakat adalah bagian penting dari proses pengawasan, termasuk soal dugaan aspal yang tidak sesuai spesifikasi pada proyek jalan Halimpu–Wangkelang tepatnya di Desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.
Hal itu disampaikannya kepada FC saat kegiatan mendampingi kegiatan Kejari dan Kuwu Tekan MoU Pencegahan Kasus Hukum di kantor Kecamatan Lemahabang, Kamis (14/8).
Menurutnya, proyek tersebut menjadi perhatian Aliansi Peduli Cirebon Selatan (Aspecs) yang sebelumnya mengomentari kualitas aspal di lapangan.
Menurut Hasan, pihaknya memang sejak awal ikut mengawal pembangunan jalan di wilayah tersebut, yang secara keseluruhan menelan anggaran Rp2,8 miliar. Dana itu, kata dia, merupakan kombinasi dari dana PIK, dana PIS, dan dana pokir yang sifatnya aspirasi.
“Kalau bicara di Greged, kemarin total akumulasi yang kita kawal itu Rp2,8 miliar. Itu kombinasi dana PIK, dana PIS, sama dana pokir. Nah, ada pun masalah teknis, itu kan PU yang punya. Kita sebenarnya sudah dari awal mendorong agar proses lelang ini dipercepat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan di lapangan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai pemilik pekerjaan, dibantu oleh konsultan pengawas yang bertugas memastikan kualitas proyek. Namun demikian, DPRD tetap memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi pengawasan, terlebih jika ada laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan.
“Mari sama-sama. Saya pikir Aspecs di satu sisi punya peran juga, yang hari ini sudah menyampaikan bahwa barangkali secara kualitas enggak pas, tolong sampaikan. Nah, tentu dewan juga punya peran untuk menyampaikan. Artinya, apa yang dilakukan Aspecs satu visi dengan saya bahwa pengawasan itu penting. Jadi masyarakat berhak mengawasi kegiatan, kami juga menyampaikan aspirasi pengawasan itu,” jelas Hasan.
Hasan menambahkan, jika anggaran yang telah dialokasikan ternyata tidak sebanding dengan kualitas hasil di lapangan, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, DPRD Kabupaten Cirebon saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan perbaikan jalan di seluruh wilayah, dengan sisa kerusakan sekitar 15,2 persen dari total panjang jalan yang ada. Perbaikan ini membutuhkan anggaran besar, bahkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp900 miliar untuk menuntaskan seluruh kerusakan, baik yang bersifat ringan maupun berat.
“Bahwa kita di DPRD sedang mencoba fokus dalam 1–2 tahun ini untuk penyelesaian jalan yang kurang lebih sisanya 15,2 persen. Untuk menyelesaikan sisa yang rusak berat dan ringan itu kan kebutuhan teknis hampir Rp900 miliar lebih,” tutup Hasan. (Nawawi)
Discussion about this post