KAB. CIREBON, (FC).- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyambut baik persetujuan satu tambahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
Awalnya, DPRD Kabupaten Cirebon menyetujui 17 Raperda yang akan digarap sepanjang tahun ini.
Namun, dengan persetujuan penambahan satu Raperda baru, total Raperda yang akan digarap menjadi 18.
Menurut Wahyu, penambahan Raperda ini merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda).
“Raperda ini adalah ketentuan dari pusat. Kita juga melihat bahwa riset dan inovasi menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Wahyu, Rabu (3/7).
Ia menegaskan bahwa pengembangan daerah melalui inovasi dan riset merupakan langkah krusial.
“Kebijakan dan berbagai hal di daerah harus dikembangkan melalui inovasi dan riset. Ini penting untuk memperkuat perangkat daerah kita,” tambahnya.
Dengan adanya tambahan Raperda ini, Pemda Kabupaten Cirebon berharap dapat lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika dan tantangan zaman, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan efisien.
Menurut Wahyu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Raperda tentang PP APBD 2023 melalui sidang Paripurna pada 10 Juni 2024.
Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan representasi akuntabilitas dan transparansi.
Wahyu mengatakan, laporan keuangan Pemkab Cirebon TA 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-udangan, kecukupan pengungkapan, serta penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.
Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, dikatakan Wahyu, DPRD Kabupaten Cirebon memberikan saran, dan saran tersebut kemudian dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.
“Ada beberapa hal yang harus kita optimalkan, di antaranya pendapatan dan itu merupakan salah satu yang menjadi catatan. Kemudian optimalisasi belanja, itu juga menjadi bagian yang memang jadi catatan yang diperhatikan, serta beberapa hal lainnya,” ucap Wahyu.
“Kami juga haturkan terima kasih atas saran-saran yang disampaikan. Alhamdulillah, hari ini dilakukan persetujuan pertanggungjawaban APBD 2023,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam waktu paling lambat tiga hari, Raperda PP APBD 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.
Selain agenda persetujuan Raperda PP APBD Tahun 2023, DPRD Kabupaten Cirebon juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan Hantaran Bupati terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD).
Dalam sambutannya pada paripurna Penetapan Perubahan Propemperda Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Wahyu menjelaskan, badan riset dan inovasi daerah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Badan riset dan inovasi daerah dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan di tingkat nasional.
“Pembentukan badan riset dan inovasi daerah disebut BRIDA, dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembanngunan, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan,” jelas Wahyu.
Kabupaten Cirebon telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Wahyu mengatakan,
Perda tersebut masih memiliki kekurangan, serta belum menampung kebutuhan riset dan inovasi, sehingga perlu diubah.
“Perlu diubah nomenklatur bidang penelitian dan pengembangan, menjadi bidang riset dan inovasi. Sekaligus menambah tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa badan riset dan inovasi menjadi bagian penting, sebab merupakan bagian dari adaptasi perkembangan zaman. Keputusan kebijakan daerah, lanjut Wahyu, harus dikembangkan dalam bentuk inovasi dan riset.
“Ini jadi hal penting untuk penguatan di dalam perangkat daerah kita,” katanya usai paripurna. (Ghofar)
PJ Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyambut baik persetujuan satu tambahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. (Foto: Ghofar/FC)
