Jadi pengadaan beras perbulannya bisa mencapai 33 ton. Agar tidak menjadi masalah lagi, pihaknya berharap dinas segera mencari tahu penyebab kualitas berasnya dibawah standar dan DPPKP juga mengajak pansus pada saat peninjauan gudang beras di Bulog.
“Tugas pansus untuk mengawasi pelaksanaan bantuan Covid-19, agar penyaluran bahan pangan kepada masyarakat lancar tidak ada kendala,” imbuhnya.
Sementara Kepala DPPKP Yati Rohayati menyampaikan, pihaknya sebagai dinas yang mendapatkan amanah menyalurkan bantuan, akan segera berkoordinasi dengan Bulog.
Yati akan memastikan beras yang disalurkan bulan ini berkualitas baik.
Terkait data warga penerima, pihaknya menggunakan data yang berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPPA).
DPPKP hanya bertanggungjawab dalam hal pengadaan dan pendistribusian.
“Sumber data penerima dari Dinas Sosial. Kami tidak bersentuhan lagi dengan data yang dibuat di tingkat RW dan kelurahan. Kami ingin satu pintu, supaya tidak ada tumpang tindih data penerima,” pungkasnya. (Gus)
Discussion about this post