MAJALENGKA, (FC), – Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menyerahkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat, khususnya balita dengan indikasi masalah gizi.
Penyerahan JKN-KIS dilakukan secara simbolis kepada Puskesmas Puskesmas yang ada di Kabupaten Majalengka, bertempat di aula hotel Garden Rabu (17/11).
Kegiatan bagi bagi kartu JKN-KIS dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Harizal F. Harahap, Kepala Dinas Sosial, Gandana Purwana, Kepala BPJS Majalengka Erra Widayati, serta para kepala Puskesmas.
Kadis Kesehatan Kabupaten Majalengka Harizal F. Harahap, mengatakan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap penanggulangan gizi buruk dan pencegahan stunting, Pemda mendaftarkan masyarakat yang terindikasi mengalami gizi buruk dalam kepesertaan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Sehingga, apabila penderita memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Pada tahun ini Dinas Kesehatan telah mengajukan 75 orang untuk mendapatkan kartu JKN-KIS tahap pertama , namun baru 64 orang yang sudah cetak, sisa nya akan diajukan lagi bulan depan dengan usulan baru lainnya setiap bulan.
“Tahap pertama baru bisa di cetak 64 orang yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Banjaran, Jatiwangi, Sumberjaya, Jatitujuh, Rajagaluh, Talaga dan leuwimunding , ” jelas Kadinkes.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Gandana Purwana, mengatakan pembuatan kartu JKN-KIS sesuai data DTKS yang ada . Dan akan mengajukan sebanyak banyaknya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pelayanan kesehatan, termasuk ibu hamil kurang mampu untuk persiapan persalinan.
Sementara kepala BPJS Kesehatan Majalengka Erra Widayati menjelaskan, pihaknya siap memfasilitasi pemerintah kabupaten Majalengka dalam pembuatan kartu JKN-KIS.
“Sampai saat ini kadang dalam pencetakan kartu terkendal dengan Nomor Induk Kependukukan ( NIK) yang belum online, sehingga memperlambat pencetakan kartu tersebut, sehingga kita harus kordinasi dengan Disdukcapil agar pencetakan kartunya bisa lancar,” jelas Erra. (Munadi)
Discussion about this post