KAB. CIREBON, (FC).- Banyak persoalan di Kabupaten Cirebon, mulai dari infrastruktur, persoalan banjir, rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan lainnya. Sedangkan kemapuan anggaran untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat terbatas, maka dari itu Bupati Cirebon, H Imron beserta SKPD terkait mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
“Alhamdulillah, kami ditertima dengan baik oleh pihak Kementerian PUPR, bahkan sangat respon dengan berbagai persoalan yang sering Pemkab Cirebon hadapi. Kami diterima langsung Pak Wakil Menteri, John Wempi Wetipo,” kata Imron kepada wartawan, Rabu (20/4).
Imron menjelaskan, Kementerian PUPR sudah membuka ruang komunikasi untuk Pemkab Cirebon. Hal itu berkaitan dengan desain program yang ada di Kabupaten Cirebon. Malahan, Wamen meminta secepatnya kepada SKPD terkait untuk mempersiapkan dokumen dan kelengkapan data yang akurat.
“Malahan kami ditantang untuk secepatnya mempersiapkan data yang akurat. Sebelum lebaran kita agendakan lagi untuk pertemuan,” ungkap Imron.
Imron menyebutkan, persoalan banjir, jalan kabupaten, TPAS, SPAM, SPAL dan Rutilahu merupakan program yang menjadi prioritas. Pihaknya meminta agar Kementerian PUPR memberikan prioritas anggaran untuk membantu persoalan tersebut.
“Kalau untuk TPAS Kubang Deleg, asal pengadaan tanahnya sudah aman, kementerian sangat antusias sekali. Wamen juga meminta supaya semua titik urgensi yang ada di PUTR Kabupaten Cirebon segera dilengkapi,” jelasnya.
Imron menambahkan, Kabupaten Cirebon tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan banjir, persoalan jalan rusak dan sektor PUTR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten. Untuk itu, dirinya datang langsung ke Kementerian PUPR untuk berkoordinasi meminta supaya ada kenaikan anggaran dari Kementerian PUPR.
“Ini untuk anggaran tahun depan ya. Tapi syukur-syukur tahun sekarang ada juga yang dialokasikan untuk Kabupaten Cirebon,” tukasnya. (Ghofar)
Discussion about this post