KOTA CIREBON, (FC).- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon, Kamis (30/10).
Bang Ara demikian sapaan akrabnya, disambut oleh Sekda Jabar Herman Suryatman dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Aula Bale Jayadewata (Eks. Karesidenan Cirebon ), Jl. Siliwangi, Kesenden, Kota Cirebon.
Dalam sambutannya Bang Ara menuturkan, program perumahan rakyat bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi nasional.
“Kita ingin ibu-ibu tidak lagi meminjam uang pada rentenir yang bunganya mencekik. Dengan kolaborasi bersama SMF dan PNM, pembiayaan perumahan menjadi lebih ringan dan adil,” katanya.
Bang Ara juga menyoroti peran penting dunia perbankan. Ia memberikan apresiasi kepada Bank BJB, BRI, BTN, hingga BCA yang kini turut menyalurkan pembiayaan KPR FLPP bahkan melalui skema swasta.
“Ini bukti bahwa perumahan, khususnya rumah subsidi, juga menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan sekaligus menyejahterakan rakyat,” tambahnya.
Diinformasikannya, kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, berkat penurunan suku bunga kewajiban dari 5% menjadi 4%.
“Ini pencapaian terbesar dalam sejarah, dan kami ingin Jawa Barat, termasuk Cirebon, menjadi penerima manfaat utama,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Bang Ara juga menanyakan jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Cirebon.
“Masih sangat banyak Pak Menteri,” jawab Edo.
Kemudian Bang Ara menginisiasi patungan, dari kocek pribadinya menyumbang 100 juta, kemudian Bang Ara langsung mengajak Wali Kota dan para pengembang untuk berpartisipasi.
“Luar biasa, hanya dalam waktu 3 menit saja sudah terkumpul 600 juta. Saya serahkan ke Pak Wali Kota untuk merenovasi rutilahu. Saya kan cek beberapa bulan ke depan hasilnya seperti apa,” ujar Bang Ara.
Baca Juga: Jawa Barat Peringkat Pertama Penyaluran FLPP, Tembus 40 Ribu Unit
Tak hanya menginisiasi gerakan gotong royong ini, pada saat kunjungan kemarin, Ara juga memberikan bantuan uang muka 100 unit rumah subsidi untuk 100 anggota TNI di Kodim 0614/ Kota Cirebon.
Sementara Effendi Edo menjelaskan bahwa Kota Cirebon memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan lahan.
Dengan luas wilayah hanya kurang lebih 42 kilometer persegi, pembangunan perumahan membutuhkan inovasi dan sinergi yang kuat antar pihak.
“Tantangan utama kami adalah menyediakan rumah yang layak bagi warga, sebuah pekerjaan yang membutuhkan sinergi luar biasa,”ujarnya.
Hingga tahun 2025, Effendi Edo menyebutkan, Pemkot Cirebon telah mencatat 23 proyek perumahan subsidi yang berhasil menambah 3.239 unit hunian baru di berbagai wilayah.
Dukungan terhadap MBR juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung dan BPHTB, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.
“Salah satu proyek yang menjadi contoh sukses adalah Perumahan Keandra 4 Tahap 2, yang membangun 538 unit rumah MBR. Kami telah mengabulkan 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total keringanan mencapai Rp55,9 juta,” sebutnya.
Dikatakan Edo, Pemkot Cirebon juga menggandeng sejumlah bank seperti BTN, BRI, dan BJB untuk memperluas akses pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR dan KUR bagi masyarakat.
“Selain pembangunan rumah baru, Pemkot Cirebon terus fokus menangani rumah tidak layak huni (Rutilahu). Melalui dukungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota, telah disalurkan bantuan stimulan dan perbaikan rumah dengan nilai bantuan 20 juta per unit,” katanya.
Masih kata Edo, menggunakan APBN sebanyak 49 unit rumah melalui program BSPS di Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, dan Pulosaren.
“APBD Provinsi sebanyak 60 unit rumah di Panjunan dan Kesenden. APBD Kota Cirebon sebanyak 162 unit rumah, di mana 117 unit sudah terealisasi hingga Agustus 2025,” ungkapnya.
Edo juga menyoroti permasalahan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah.
Dari 147 proyek perumahan, sebanyak 128 pengembang belum menyerahkan aset PSU.
“Aset ini hak publik dan vital untuk perawatan lingkungan. Kami mohon dukungan dan arahan Bapak Menteri agar penyerahan aset dapat segera tuntas,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, yang hadir mewakili Gubernur, menyatakan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia melaporkan, backlog kepemilikan rumah di Jawa Barat mencapai 2 juta unit, dan di Kota Cirebon sekitar 31 ribu unit.
“Kami menargetkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, backlog ini bisa ditekan. Salah satu motor utamanya adalah program BSPS dan CSR sektor perumahan,” ucapnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa investasi Jawa Barat pada kuartal ketiga tahun 2025 mencapai Rp77,1 triliun, dengan total kumulatif Rp218,2 triliun sejak Januari hingga September.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kini mencapai 5,23%, melampaui rata-rata nasional.
“Salah satu pengungkit utama ekonomi adalah sektor perumahan. Multiplier effect-nya luar biasa, dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan semuanya bergerak,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post