Seleksi CPNS dan PPPK, Peserta Diminta Waspadai Oknum yang Janjikan Kelulusan

KUNINGAN, (FC).- Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dian Rachmat Yanuar meminta kepada peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Waspada oknum yang menjanjikan seseorang dapat dibantu lulus dari proses seleksi CPNS dan PPPK, itu semua bohong,” kata Dian, kemarin.

Seleksi penerimaan CPNS dan  PPPK di Kabupaten Kuningan dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 dengan jumlah 2.885 formasi.

Untuk CPNS 240 tenaga kesehatan dan 187 tenaga teknis, dan PPPK terdiri dari guru 2.387 dan 71 tenaga kesehatan.

Menurut Dian, seleksi kali ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dalam proses seleksi CPNS dan PPPK Non Guru baik ditahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), oleh Tim Badan Kepegawaian Negara (Pusat).

Sedangkan seleksi PPPK Guru melalui  Ujian Nasional Berbasis Computer  (UNBK) sistem Kemendikbud-Pusat. Sehingga menjamin proses seleksi transparan dan akuntabel.

Mulai dari pendaftaran, masih kata Dian dilakukan secara online. Bahkan hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan.

Hasil seleksi melalui sistem CAT bisa diketahui secara langsung. Peserta bahkan langsung bisa tahu hasil tes karena langsung diumumkan pada saat itu juga setelah selesai melalui media sosial.

“Kami Pemerintah Daerah hanya bertugas memfasilitasi dalam pendaftaran dan sarana-prasarana tes,” ujar Dian.

Untuk antisipasi terhadap praktek-praktek percaloan, Dian mengaku sudah melakukan langkah-langkah, diantaranya sosialisasi tahapan dan mekanisme.

Selain itu juga membuka Hotline dengan nomor WhatsApp 0853-1798-3731 khusus terkait seleksi CPNS dan PPPK, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengecek kebenaran dari sumber yang dapat dipercaya.

“Dan akan melaporkan oknum calo kepada pihak yang berwajib. Akan ada tindakan, atau hukuman tegas sesuai ketentuan  yang diberikan terhadap pegawai ASN/non ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan,” ungkap Dian. (Ali)