KUNINGAN, (FC).- Pernyataan Kepala Desa Cisantana yang menyebut kawasan wisata bukan penyebab banjir dan limpasan air di kawasan Palutungan menuai kritik dari kalangan pegiat lingkungan.
Masyarakat Peduli Kuningan menilai persoalan ekologis di lereng Gunung Ciremai tidak bisa dipandang sederhana hanya dengan bantahan tanpa kajian ilmiah terbuka.
Tokoh Masyarakat Peduli Kuningan, Yusup Dandi Asih, mengatakan pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap tekanan lingkungan yang terus terjadi akibat pembangunan di kawasan hulu.
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya wisata, tetapi sejauh mana pembangunan di kawasan lereng dan resapan telah mengurangi kemampuan alam menyerap air,” ujar Yusup, Senin (18/5).
Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki kajian akademis dan ekologis terkait dampak pembangunan di kawasan Gunung Ciremai, terutama setelah meningkatnya pembangunan dan aktivitas manusia dalam beberapa tahun terakhir.
“Sudah dihitungkah penambahan bangunan penduduk selama lima tahun terakhir, sejauh mana efek ekologisnya, dan apakah masih relevan dengan kapasitas drainase yang ada saat ini?” katanya.
Menurut Yusup, secara teori ekologis dan hidrologi, pembangunan di kawasan hulu tanpa pengendalian ketat akan meningkatkan limpasan air hujan dan memperbesar risiko banjir maupun longsor.
“Ketika kawasan hulu dipenuhi pembangunan, pembukaan lahan, pengerasan permukaan tanah, serta meningkatnya aktivitas manusia tanpa pengendalian, maka limpasan air akan meningkat. Ini prinsip dasar ekologis yang tidak bisa dibantah hanya dengan opini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan pihaknya akan mengundang Kepala Desa Cisantana dalam agenda audiensi atau hearing yang rencananya digelar dalam waktu dekat guna membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Yusup menilai fenomena banjir dan limpasan air di kawasan Palutungan harus dijadikan alarm serius untuk mengevaluasi daya dukung lingkungan Gunung Ciremai sebelum kerusakan semakin meluas.
“Masyarakat tidak antiwisata dan pengembangan ekonomi di kawasan hulu. Tetapi keselamatan ekologis Gunung Ciremai sebagai sumber air dan penyangga kehidupan masyarakat Ciayumajakuning juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah membuka secara transparan dokumen AMDAL, tata ruang, izin pembangunan, hingga data daya dukung kawasan agar masyarakat mendapatkan penjelasan berbasis fakta dan kajian ilmiah.
“Kalau kawasan resapan terus tertekan, ancaman krisis air, banjir bandang, longsor, dan kerusakan lingkungan akan menjadi risiko nyata di masa depan,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post