KAB.CIREBON, (FC). Kegiatan halal bihalal yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon menuai sorotan.
Acara yang disertai hiburan musik dangdut organ tunggal tersebut berlangsung pada hari pertama kerja, Senin (30/3), di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu digelar berdekatan dengan lokasi rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.
Suara musik yang cukup keras dilaporkan mengganggu jalannya rapat serta memicu kekhawatiran terganggunya pelayanan publik, termasuk di 40 unit pelaksana teknis (UPT) kecamatan.
Seluruh pegawai DPPKBP3A terlihat menghadiri acara tersebut, sementara sebagian pelayanan kantor diduga ikut terdampak.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Ia menyebut telah memberikan teguran kepada kepala dinas terkait.
“Sudah saya perintahkan untuk berhenti. Kalau saja pak Sekda ada di tempat, mungkin dia akan datang langsung menghentikan acara musik dangdutnya,” ujarnya.
Sekitar pukul 10.45 WIB, musik dangdut yang semula direncanakan berlangsung hingga sore hari akhirnya dihentikan. Sejumlah pegawai kemudian meninggalkan lokasi, sementara sebagian lainnya masih bertahan.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menyatakan kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran dinas. Ia juga menyebut acara digelar sebagai bagian dari kebersamaan pascaapel pagi.
“Acaranya tidak sampai sore, dan sengaja digelar karena banyak pegawai hadir di lapangan saat apel pagi, jadi sekaligus digelar musik dangdut,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui kegiatan tersebut menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.
Peristiwa ini memicu perhatian publik, terutama terkait konsistensi penerapan efisiensi anggaran serta disiplin aparatur dalam menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal. (Ghofar)
Discussion about this post