KAB. CIREBON, (FC).- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan, menilai alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan Babakan tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 miliar tidak rasional dan jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Aan dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Kecamatan Babakan, Selasa (20/1/2026). Menurutnya, anggaran tersebut mustahil mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di 14 desa se-Kecamatan Babakan.
“Anggaran Rp1,2 miliar itu tidak masuk akal. Jalan rusak masih sangat banyak dan seharusnya menjadi prioritas utama. Tapi dengan kondisi anggaran seperti ini, pembangunan dipastikan tidak maksimal,” tegas Aan.
Politisi Dapil V itu menyebut, pemangkasan PIK dari sebelumnya sekitar Rp1,9 miliar menjadi Rp1,2 miliar akan berdampak langsung pada tersendatnya pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.
Tak hanya PIK, Aan juga menyoroti penurunan Dana Desa yang semakin memperberat beban pemerintah desa. Menurutnya, kombinasi pemangkasan anggaran tersebut membuat ruang gerak pembangunan di desa semakin sempit.
“Kondisi ini bukan hanya soal PIK. Dana Desa juga turun. Artinya, desa semakin terbatas untuk bergerak, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah,” ujarnya.
Aan menjelaskan, menyempitnya ruang fiskal daerah dipengaruhi oleh kebijakan anggaran penugasan dari pemerintah pusat, seperti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sejumlah program prioritas nasional lainnya.
Meski demikian, Aan memastikan aspirasi masyarakat Babakan tidak akan berhenti di forum Pra Musrenbang. Ia bersama anggota DPRD Dapil V lainnya berkomitmen memperjuangkan kebutuhan pembangunan melalui jalur alternatif.
“Kami akan dorong lewat Pokok Pikiran DPRD, usulan sektoral ke dinas terkait, bahkan jika diperlukan sampai ke kementerian. Babakan tidak boleh dianaktirikan,” tandasnya.
Pernyataan Aan mendapat dukungan dari para kuwu dan perwakilan desa yang hadir. Mereka menilai anggaran yang ada saat ini tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur di lapangan.
Pra Musrenbang Kecamatan Babakan pun ditutup dengan komitmen untuk menyesuaikan skala prioritas pembangunan, sembari menunggu langkah konkret dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD dalam menyikapi pemangkasan anggaran tersebut. (Nawawi)
Discussion about this post