KOTA CIREBON, (FC).- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan penurunan yang patut diapresiasi.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 29,17 ribu jiwa atau 9,02 persen dari total penduduk. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yaitu 29,49 ribu jiwa (9,16 persen).
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon Hanry David mengatakan, penurunan ini tentu merupakan indikator positif.
Selain itu, mencerminkan upaya berkelanjutan dari Pemkot Cirebon dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Namun demikian, kemiskinan tetap menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan secara sistemik,” ucapnya.
David menyebut beberapa faktor utama penyebab masih adanya penduduk miskin di Kota Cirebon antara lain, ketimpangan sebaran ekonomi dan peluang kerja
Pertumbuhan ekonomi belum merata, masih terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa tertentu. Sebagian warga, khususnya di wilayah pinggiran dan pesisir, belum sepenuhnya tersentuh oleh arus pertumbuhan.
Selanjutnya, akses lapangan kerja yang belum optimal, keterbatasan keterampilan (skill mismatch) menyebabkan banyak angkatan kerja terserap di sektor informal dengan penghasilan rendah. Juga minimnya industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Masalah sosial dan struktural, rumah tangga dengan kepala keluarga berpendidikan rendah. Banyak keluarga tidak memiliki jaminan sosial yang cukup (jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun).
Tingginya biaya hidup di perkotaan, meskipun penghasilan meningkat, inflasi kebutuhan pokok dan biaya hunian tetap tinggi.
“Untuk itu, Pemkot Cirebon melaksanakan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, di antaranya, sinergi lintas sector dengan engintegrasikan program-program dari OPD, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk intervensi berbasis data,” terangnya.
Strategi selanjutnya adalah ekonomi inklusif, yakni mendorong UMKM, wirausaha pemula, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, akses permodalan, serta digitalisasi usaha.
Strategi terpadu dan tepat sasaran, menggunakan data P3KE, DTKS, dan integrasi data BPS untuk menjangkau kelompok rentan secara akurat.
Strategi aktif dalam perlindungan social, dengan memastikan penduduk miskin dan hampir miskin mendapat jaminan kesehatan (UHC), bantuan sosial, rumah layak huni, dan subsidi pendidikan.
Responsif terhadap gender dan disabilitas, dengan mengarusutamakan pendekatan inklusif pada perencanaan program pemberdayaan.
Yang terakhir adalag strategi amanah dan akuntabel, dengan mendorong transparansi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan dan pemberdayaan.
“Dampak kondisi ekonomi yang menyebabkan trend deflasi juga membawa dampak positif penurunan harga bahan pokok yg menyebabkan meningkatkanya kemampuan beli masyarakat,” ujarnya.
Namun, sesungguhnya Pemot Cirebon saat ini sedang memformulasi kajian dan evaluasi utk menyusun rencana penanggulangan kemisikinan dalam Dokumen RPJMD 2025-2029.
Disisi lain, lanjut David, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia juga membawa dampak besar dalam pengaruh kebijakan makro ekonomi. Yang mana akan menurunkan bunga pinjaman di bank local, hal ini memberi dampak langsung untuk peningkatan kinerja keuangan di daerah.
Ditambah dengan berbagai upaya digitalisasi transaksi keuangan, sehingga perputaran keuangan di masyarakat meningkat.
“Dirahapkan dengan kerja sama kolaboratif yang baik dari seluruh sfakeholder dapat mencapai penurunan kemiskinan ke depan,” pungkasnya. (Agus Rahmat/FC)
Discussion about this post