KUNINGAN, (FC).- Pemerintah Kabupaten Kuningan diminta transparan terkait pengalokasian dan penggunaan dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid 19.
Hal itu dikarenakan meski dikabarkan terus mengalami kenaikan dari jumlah awal belasan miliar menjadi puluhan miliar tetapi faktanya sampai saat ini, masyarakat umum termasuk kalangan wartawan belum mengetahui secara terperinci pengalokasian dan penggunaan dana perpecapatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Kuningan.
Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi menyampaikan berdasarkan informasi yang beredar, tenaga medis yang selama ini ditugaskan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terpapar virus Corona sudah tiga bulan belum diberikan insentif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Iyan juga menyebutkan bahwa media massa yang intens secara massif menginformasikan melalui pemberitaaan Covid 19, sampai saat ini, belum pernah dianggarkan untuk kebutuhan sosialisasi padahal tugasnya cukup berat. Mereka berupaya memberikan pemahaman agar masyarakat berhati hati dengan selalu mematuhi protocol kesehatan tetapi malah seringkali dihujat sekaligus dituduh penyebar hoax oleh nitizen.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan disarankan membeberkan neraca anggaran penanganan Covid-19 secara terbuka melalui media massa sehingga selain transparan, masyarakat dan seluruh komponen lainnya bias bersama sama mengawasi sekaligus mengontrolnya.
Ditambah lagi, lanjut Iyan, keterbukaan laporan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan anggaran pemerintah daerah serta bantuan dari swasta. Baik berupa dana, Alat Pelindung Diri (APD), sembako maupun peralatan medis lainnya seperti alat rapid test dan swab test.
“Bantuan bantuan tersebut harus bias dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya supaya public percaya karena anggaran yang dikelola cukup fantastik. Pemerintah daerah jangan hanya berkilah, sudah sesuai aturan tapi tidak dibuka ke umum,” jelas Iyan. (Ali)
Discussion about this post