KAB. CIREBON, (FC).- Pemkab Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 tingkat Kabupaten Cirebon di halaman Kantor Bupati Cirebon, Senin (13/11).
Menurut amanat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang dibacakan Wakil Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih menyampaikan, Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara.
“Kita, bangsa Indonesia, harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle-income trap, menjadi negara berpendapatan tinggi, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045,” kata Wabup Ayu sapaan akrabnya.
Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa keemasan itu. Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, yaitu “transformasi kesehatan untuk Indonesia maju” mutlak dilaksanakan.
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana amanat IJUD 1945. “Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus,” kata Ayu mengutip sambutan Menkes.
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.
Pemerintah Pusat, sambung Ayu, tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, enam pilar transformasi kesehatan bisa ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik. Pilar pertama, kata Ayu, transformasi layanan primer. Dari fokus mengobati, menjadi mencegah. “Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat, dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia.
Pada kesempatan itu, Menkes melalui Wabup Ayu juga berpesan agar, gencarkan pencegahan dan deteksi dini berbagai masalah kesehatan dan penyakit, baik fisik maupun jiwa. “Lengkapi Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Dan, penuhj hakhak mereka secara adil dan berkelanjutan,” pesan Menkes yang dibacakan Wabup Ayu.
Selain itu, Menkes juga berpesan agar latih kader Posyandu sesuai standar keterampilan, agar dapat menjangkau dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan Puskesmas, Pustu, Labkesmas baru, sediakan lahan yang legal, aman, dan memadai. “Kemudian, laksanakan dan laporkan pelayanan melalui sistem informasi secara digital, agar kita dapat memantau kondisi kesehatan wilayah setempat,” katanya.
Pilar kedua, kata Ayu, transformasi layanan rujukan. Dari akses layanan kesehatan yang susah, menjadi mudah. Penguatan pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur, SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, dan pelayanan unggulan berstandar internasional. “Saya berpesan, lengkapi SDM kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Penuhi hak-hak mereka secara adil dan konsisten, agar mereka betah bekerja di tempat Anda,” sebut Ayu.
Menkes melalui Wabup Ayu juga diminta menyiapkan putra-putri daerah untuk mengejar beasiswa di bidang kesehatan. Pemerintah sudah menyediakan beasiswa bantuan pendidikan untuk berbagai studi di bidang kesehatan, termasuk kedokteran dan spesialis. “Untuk berbagai alat kesehatan yang telah didukung oleh Kemenkes, saya minta pemerintah daerah agar menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alat kesehatan penunjang, serta anggaran pemeliharaannya, untuk keberlanjutan layanan bagi masyarakat,” pesan Menkes melalui Wakil Bupati Cirebon.
Selanjutnya, pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri. Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan harus dilakukan mulai dari rantai pasok di hulu hingga ke hilir. Prioritisasi penggunaan produk dalam negeri, dan pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, serta produksi datam negeri perlu dilakukan.
Menkes melalui Wakil Bupati juga menitip pesan untuk selalu gunakan produk dalam negeri sebagai bentuk Cinta dan bangga produk dalam negeri. “Penuhi kebutuhan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta sarana penyimpanan di daerah melalui pemanfaatan APBD, DAK, maupun DAU,” pesannya.
Selain itu, Menkes juga meminta untuk lakukan pembinaan dan pengawasan produksi dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), termasuk laporan pengelolaannya ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Berikutnya, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi tangguh. “Kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, termasuk dengan melakukan penyiapan tenaga cadangan kesehatan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi saat diperlukan.
“Saya berpesan, siapkan tenaga cadangan kesehatan, dari kalangan pelajar, mahasiswa, pramuka, tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kemudian latih mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang kesiapsiagaan menghadapi wabah, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan lainnya,” terangnya.
Pilar keempat, lanjut Wabup Ayu, transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif. “Dengan disahkannya UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mengacu pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Saya menggarisbawahi kembali pentingnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempedomani RIBK, agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Di samping itu, sambung Ayu, pemerintah pusat juga terus berupaya mewujudkan pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, dan efisien, melalui, National Health Account (NHA) sebagai alat untuk merancang kebijakan pembiayaan kesehatan yang berbasis bukti. “Kemudian, pemanfaatan Health Technology Assessment (HTA) untuk menjamin kendali mutu dan biaya, serta konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta KPS serta peninjauan tarif JKN rutin setiap tahun untuk menetapkan biaya layanan kesehatan dengan formulasi yang lebih optimal dan berbasis kinerja,” pesannya.
Pilar kelima, kata Ayu, transformasi SDM Kesehatan. Dan tenaga kesehatan yang kurang, menjadi cukup dan merata. Secara khusus, pemerintah tengah mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis, melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit. “Saya berpesan, dorong putra putri daerah untuk mengejar beasiswa pendidikan kesehatan. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa bantuan pendidikan untuk kebutuhan itu. Serap dan dayagunakan mereka setelah menyelesaikan beasiswa. Buka formasi ASN Pemerintah Daerah sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan di daerah serta tunaikan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten,” pesan Menkes melalui Ayu.
“Tingkatkan kompetensi mereka, agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dijaga,” sambung Wabup Ayu.
Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan. Dari sistem informasi yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi. Dari teknologi kesehatan yang tertinggal, menjadi terdepan. Hal ini akan memudahkan setiap warga negara untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya, tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu. “Sediakan perangkat jaringan dan SDM yang memadai agar digitalisasi data kesehatan dapat terlaksana. Manfaatkan teknologi digital dan biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk telemedisin dan pelayanan kedokteran presisi,” tambahnya.
Dikatakan, transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjatanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Tidak hanya di kota-kota besar, transformasi kesehatan harus menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati turut mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan membangun kesehatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. “Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan,” pungkasnya. (Ghofar)
