HARJAMUKTI, (FC).,- Masalah banjir di Kota Cirebon hingga kini belum menemukan solusi yang tuntas saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi keluhan utama warga, yang merasa keselamatannya terancam setiap kali curah hujan tinggi melanda kota.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dalam menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi.
Salah satu titik rawan banjir yang menjadi perhatian adalah kawasan Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, yang sejak lama dikenal sebagai zona merah bencana banjir.
“Saya tinggal di Ciremai Giri. Sejak zaman SD, wilayah itu sudah banjir. Kalijaga terus-terusan banjir, sudah lama sekali. Saya pikir BBWS tidak ada keseriusan, karena sampai sekarang masalah ini belum selesai. Senderan di Situs Kalijaga Monyet bahkan sudah tergerus,” ujar Anton, Senin (20/1).
Anton meminta DPUTR BBWS untuk menganggarkan kembali program perbaikan senderan kali yang sempat dihentikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Senderan di Situs Kalijaga Monyet sudah mulai abrasi. Kami meminta BBWS untuk segera memasukkan program perbaikan senderan kali dalam anggaran. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Menurut Anton, kolaborasi antara pemerintah daerah melalui DPUTR dan BBWS sangat penting untuk mengatasi banjir di Kota Cirebon. Ia mendesak agar pihak-pihak terkait segera bertindak dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Kolaborasi antar semua pihak harus dimaksimalkan, karena tidak bisa jika menyelesaikan sendiri-sendiri,” katanya.
Ketua Tim Sungai dan Pantai BBWS, Rigasony Tiamono mengatakan, rencana strategis berkolaborasi menangani permasalahan banjir dengan pemerintah daerah Kota Cirebon semaksimal mungkin harus segera dilaksanakan.
Sony menilai, permasalahan banjir di Kota Cirebon ini lebih banyak disebabkan karena masalah drainase, sehingga dibutuhkan masterplan yang jelas agar penanganan banjir bisa tepat sasaran dan efektif.
“Penanganan kami terhadap banjir yang bersumber dari hulu, masih terkendala dengan APBN yang minim. Untuk tahun ini saja, fokus BBWS lebih pada swasembada pangan. Artinya, banyak pembangunan yang dialihkan ke pembangunan irigasi persawahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SDA DPUTR Kota Cirebon, Bagus Tomy mengatakan, sejak tahun 2024, bidang SDA DPUTR sudah melakukan normalisasi dan perbaikan senderan sebanyak 30 sungai di Kota Cirebon.
“Berkaitan dengan perbaikan drainase itu ranahnya di bidang Bina Marga. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kepada pimpinan mengenai hasil rapat ini,” tutupnya. (Agus)
Discussion about this post