KAB. CIREBON, (FC).- Kondisi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Cirebon diduga terpecah.
Perpecahan di internal partai pemilik 9 kursi legislatif sampai menghambat pembentukan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
Dugaannya, pengurus PKB belum solid. Faktanya, meskipun SK dari DPP terkait rekomendasi pimpinan definitif sudah dikeluarkan, nyatanya sampai masuk Oktober ini, hanya PKB yang belum mengusulkan nama terkait pimpinan DPRD. Usulan nama dari tiga partai lainnya, sudah diterima Sekretariat DPRD.
Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Abdul Muiz Syarozie, menegaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, telah mengeluarkan arahan untuk mengadakan rapat internal guna menetapkan pimpinan definitif.
Rapatnya pun sudah digelar sejak dua bulan lalu. Anehnya, sampai awal Oktober, usulan pimpinan definitif belum diserahkan.
“DPP sudah merekomendasikan untuk mengadakan rapat guna menentukan komposisi pimpinan definitif, termasuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan),” katanya, kemarin.
“Kenapa tiba-tiba ada informasi bahwa usulan pimpinan definitif DPRD tersebut belum diserahkan. Padahal, SK dari DPP sudah ada,” lanjutnya.
Ia menduga ada intervensi dari pihak luar yang ingin mengendalikan DPC PKB Kabupaten Cirebon.
Ditambah, pihak internal DPC nya belum solid. Memperuncing konflik diinternal PKB.
“Kan perintah untuk mengadakan rapat sudah diberikan. DPP pun tidak intervensi untuk di daerah. Yang menjadikan begini, ya orang-orang di Cirebon sendiri,” katanya.
Muiz juga menyinggung adanya kemungkinan pengaruh eksternal yang turut memperumit situasi, menekankan bahwa meskipun DPP sudah merekomendasikan nama-nama, pimpinan definitif belum juga ditetapkan.
“Nama-nama sudah direkomendasikan oleh DPP, dan SK-nya sudah keluar. Tapi kenyataannya nama-nama tersebut belum diserahkan di sini, ini menunjukkan bahwa ada masalah di internal DPC PKB Kabupaten Cirebon,” tutup Muiz.
Sebagai informasi, PKB merupakan partai pemilik kursi terbanyak kedua, setelah PDI Perjuangan.
PKB pun akhirnya mendapatkan porsi kursi pimpinan sementara DPRD Kabupaten Cirebon. Saat ini, yang ditugaskan untuk mengisinya, adalah Darusa.
Ternyata, pimpinan sementara dari PKB, tidak secara otomatis bisa di definitif kan.
“Untuk saat ini, pimpinan sementara tidak otomatis menjadi definitif. Itu semua bergantung pada hasil rapat internal. Kalau kemudian langsung didefinitif kan, itu salah,” tegasnya.
Kendati demikian, Kang Muiz tidak membuka, siapa nama pemilik rekomendasi dari DPP. “Soal itu, saya tidak bisa membukanya,” tukasnya. (Suhanan)
