KAB. CIREBON, (FC).- Komisi VI DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke komplek Pergudangan GBB TUK Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jumat (19/11).
Kunjungan kerja ini adalah untuk mengetahui ketersediaan (stok), realisasi penyerapan dan penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) jelang penghujung tahun 2021 ini.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR mendapat laporan capaian kinerja dan kendala operasional perum Bulog sepanjang tahun 2021.
Adapun kendala yang dihadapi Bulog saat ini terkait realisasi penyerapan dan penyaluran beras CBP yang belum maksimal akibat terbatasnya anggaran cadangan pangan dari pemerintah.
Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog, M. Suyanto menyampaikan, realisasi penyerapan beras sampai dengan November ini secara nasional mencapai 1.152.000 ton.
Untuk stok beras di Jawa Barat sendiri saat ini disebutkan ada sebanyak 190 ribu ton. “Cirebon ini yang terbesar yaitu ada 82.129 ton,” kata Suyanto saat menyampaikan laporan kinerja Bulog di hadapan mitra kerja Komisi VI tersebut.
Sementara, dari sisi penyaluran beras yang keluar dari gudang Bulog, realisasi penyaluran beras CBP hanya 343 ribu ton, yang merupakan hasil dari kegiatan operasi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Akibat rendahnya angka penyaluran itu membuat stok beras CBP saat ini menumpuk berlimpah di gudang-gudang Bulog. Bahkan, Bulog masih menyimpan beras sisa stok pengadaan 2019 dan 2020.
“Ini (stok) terdiri dari beras DN (Dalam Negeri) 2019 masih ada, beras penyerapan tahun 2020 ada, dan terakhir disini sebagian besar adalah beras DN 2021,” jelas Syuatno.
“Harapan kami nanti pada sisa waktu di bulan Desember dan Januari bisa melakukan kegiatan operasi pasar lebih maksimal beras kita bisa keluar, sehingga pada saat nanti panen bulan maret kita bisa melakukan penyerapan secara maksimal,” tambahnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Ario Bimo mengatakan, Komisi VI DPR dapat memaklumi kondisi kendala operasional yang dihadapi Bulog saat ini.
Sejak Raskin ditiadakan, Bulog memang tidak memiliki outlet penyaluran rutin. Penyaluran beras Bulog hanya mengandalkan penjualan komersil dengan persaingan yang sangat ketat, serta kegiatan operasi pasar dengan anggaran terbatas.
Komisi VI berharap anggaran cadangan pangan yang tersedia saat ini sekitar Rp400 miliar di Kementerian Perdagangan itu ditambah, sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan dan penyaluran lebih maksimal.
Bulog juga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan beras hingga akhir tahun untuk menambah stok cadangan guna mengantisipasi gelombang pandemi Covid-19 gelombang ketiga.
“Cadangan pangan juga harus dibeli oleh Bulog lewat anggaran beras cadangan pangan. Ini harus diperbesar untuk antisipasi kalau nanti Covid-19 masuk di dalam pandemi ketiga,” tandas Ario Bimo.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron yang turut dalam kunjungan kerja ke gudang Bulog Cirebon itu menegaskan perluanya penguatan peran Bulog dalam struktur Badan Pangan Nasional yang baru terbentuk melalui Perpres No 66 Tahun 2021.
Hero, sapaan akrab Herman Khaeron mengatakan, Bulog memiliki peran yang sangat besar kontribusinya kepada bangsa dan negara.
Bulog, lanjutnya, memang dibentuk menjadi buffer stock nasional untuk pangan pokok, bukan hanya beras, melainkan komoditas yang lain-lainnya pun bisa.
“DPR lah secara umum harus memberikan dukungan politik kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya (penyaluran) jelas,” tandasnya. (Andriyana).
Discussion about this post