KOTA CIREBON, (FC).- Setelah sempat dikeluhkan warga karena bau tak sedap dari saluran air, Komisi III DPRD Kota Cirebon turun langsung meninjau Satuan Pelyanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Harjamukti, Selasa (7/10).
Hasilnya, kondisi dapur yang berada di Jalan Rajawali Raya kini dinilai sudah membaik dan pengelolaan limbahnya sesuai standar.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dewan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
“Seperti yang kemarin sudah dilakukan, hari ini kami mengadakan monitoring di salah satu SPPG di Kota Cirebon. Secara teknis, sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Yusuf di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, dapur MBG Harjamukti sebelumnya sempat bermasalah di bagian saluran limbah.
Namun, persoalan itu telah diatasi setelah pengelola berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.
“Memang ada limbah yang sempat mampet dan mengakibatkan bau. Tapi setelah dikomunikasikan dengan DLH, sudah diselesaikan. Hari ini kita cek, ternyata tidak bau lagi,” ucapnya.
Selain meninjau dapur produksi, pihaknya juga melihat proses pengemasan (packing) makanan. Setiap hari, SPPG Larangan Harjamukti menyiapkan hampir 4.000 porsi makanan bergizi.
“Disini juga setiap menu memiliki sampel yang wajib disimpan untuk uji klinis jika ditemukan masalah pada menu hari tersebut,” tandasnya.
Ia menegaskan, perhatian terhadap sanitasi dan pengelolaan limbah harus dilakukan menyeluruh di seluruh dapur SPPG (Satuan Pengelolaan Program Gizi) di Kota Cirebon, bukan hanya di Harjamukti.
“DLH harus terlibat. Karena ini bukan hanya soal satu lokasi, tapi bisa jadi masalah di semua SPPG kalau tidak diperhatikan,” jelas dia.
Yusuf menegaskan, Komisi III DPRD akan terus memantau program MBG di seluruh wilayah Kota Cirebon agar tetap sesuai dengan ketentuan dan aman bagi lingkungan.
“Kita punya kepentingan agar program pemerintah ini berjalan baik, karena objeknya masyarakat Kota Cirebon. Jadi tugas kami memastikan masyarakat tetap baik-baik saja,” kata Yusuf.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi III juga membawa perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta mengundang Komisi II DPRD.
Bahkan, pengawasan dilakukan sampai ke menu makanan yang disajikan untuk penerima program.
“Sampai menu pun kita cek. Dari bahan dasar sampai pengemasan, semua diterapkan sesuai ketentuan. Bahkan setiap menu punya sampel yang disimpan selama dua atau tiga hari sebagai antisipasi jika ada masalah,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPPG Larangan Harjamukti, Dean Saputra menjelaskan pihaknya memiliki lima divisi utama, yakni persiapan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pencucian.
“Kami mulai memasak sejak pukul 01.00 atau 02.00 dini hari dan selesai sekitar pukul 03.00–04.00 pagi. Setelah itu, makanan langsung didistribusikan dalam dua sesi,” ujar Dean.
Menurut Dean, sesi pertama difokuskan untuk distribusi ke posyandu dan sekolah dengan porsi kecil seperti TK dan SD Rajawali.
Sedangkan sesi kedua, antara pukul 09.00 hingga 11.00, ditujukan untuk porsi besar, mencakup sekolah dasar lainnya, balita, dan ibu hamil.
“Total distribusi setiap harinya mencapai 3.911 porsi yang tersebar ke sekolah, posyandu, balita hingga bumil,” jelasnya.
Baca Juga: Dapur MBG Harjamukti Dikeluhkan Warga, Diduga Cemari Lingkungan
Dean memastikan seluruh tahapan pengolahan dilakukan sesuai prosedur kesehatan dan keamanan pangan, dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Pasarean Buyut Kilayaman selaku pengelola dapur MBG Harjamukti, Romy Arief Hidajat, menyampaikan klarifikasi atas keluhan warga RW 12 Kelurahan Larangan.
Ia menegaskan, bahwa bau dan aliran air ke drainase warga bukan sepenuhnya berasal dari dapur MBG.
“Memang sempat ada bau karena sedimen lama keangkat saat kami benahi saluran, tapi itu bukan murni dari limbah kami,” ujar Romy, Senin (29/9).
Romy menjelaskan, dapur MBG Harjamukti sejak awal beroperasi sudah menggunakan sistem pengelolaan limbah dengan penyaringan dan pembersihan rutin setiap hari.
“Yang dikeluarkan dari kami itu air, karena makanan sudah dipisahkan dan peralatan dibersihkan dengan water heater agar lemaknya terurai. Setiap hari ada petugas yang mengangkat saringan, tidak boleh mengendap sesuai aturan BGN,” terangnya.
Ia juga mengakui adanya kendala teknis di awal operasional saat volume produksi meningkat, yang sempat menyebabkan aliran air meluber ke belakang rumah warga.
“Awalnya aliran air diarahkan ke Jalan Rajawali Raya, tapi karena saluran di sana mampet dan jadi banjir, akhirnya lari ke belakang. Itu juga sudah kami bersihkan sampai ke depan,” jelasnya. (Agus)
Discussion about this post