INDRAMAYU, (FC).- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu Dadang Oce Iskandar mengingatkan, potensi besar terjadinya bencana di Kabupaten Indramayu.
Potensi bencana itu adalah banjir di beberapa kecamatan sehingga perlu dilakukan antisipasi sedini mungkin.
Hal itu dikatakan Kepala BPBD Kabupaten Indramayu Dadang Oce Iskandar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Longsor, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi) di Wilayah Kabupaten Indramayu pekan kemarin.
Dadang mengatakaan, melalui rakor ini yang diselenggarakan untuk kedua kalinya bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa besar kendala penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu melihat data Kajian (Ensikolog) BPBD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 hingga 2023.
“Artinya analisa yang ada masih berlaku sampai tahun 2023 ini, nantinya ketika Bupati Indramayu mencanangkan himbauan melalui SK-nya terkait penanggulangan ini, berarti administrasi, komando, semuanya harus siap siaga,” katany kepada FC, Minggu (21/11)
Terjadinya peningkatan curah hujan di Kabupaten Indramayu menurut perkiraan BMKG Jatiwangi Majalengka dimulai puncaknya pada Bulan Desember dan Bulan Januari hingga Februari Tahun 2022.
“Saluran pembuangan akan dibuka semuanya ini yang akan membuat kita khawatir seperti Kabupaten Karawang dan Bekasi. Ini ketika saluran pembuangan dibuka semua karena bendungan sudah penuh air, ini yang nanti akan membuat kita kaget,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi bencana banjir di Kabupaten Indramayu perlu adanya kesiap-siagaan dari sejumlah elemen masyarakat sehingga kejadian serupa tahun lalu jangan sampai terulang kembali.
“Menurut data banjir 2020 skala banjir di Kabupaten Indramayu masih terbilang skala sedang, akan tetapi kerusakan dan kerugian nyata dirasakan seperti rusaknya tanggul-tanggul, sekitar 13.629 hektare terdampak di 21 kecamatan dan 137 desa,” tambahnya.
Oce menilai, kondisi ini tidak terlepas dari Indeks Ketahanan Daerah (IDK) Kabupaten Indramayu yang masih rendah yakni, hanya di bawah 0,5 hasil pemetaan 3 instansi atau lembaga yang membina masalah kesiapsiagaan ketahanan daerah dalam menanggulangi bencana. (Agus)
Discussion about this post