MAJALENGKA, (FC).– Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka), Jawa Barat, menargetkan pembangunan dan penyaluran 1.000 unit rumah subsidi hingga akhir 2025.
Program ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga buruh pabrik, pekerja industri, hingga wiraswasta. Program ini tentunya disambut baik oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Sidharta melalui Kepala Bidang Perumahan, Albi Paramasatya mengungkapkan saat ini sudah terdapat 762 calon debitur yang menjalani proses screening. Dari jumlah tersebut, sekitar 600 orang tercatat belum memiliki rumah dan langsung masuk prioritas utama.
“Sekitar 100 orang lainnya yang sudah memiliki rumah akan ditempatkan pada skema prioritas selanjutnya. Setelah tahap screening ini, kami akan melakukan sosialisasi lebih lanjut ke instansi-instansi terkait,” ujar Albi kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Lebih jauh Albi menegaskan, target seribu rumah tersebut dapat tercapai berkat kerja sama dengan Bank BJB. Sosialisasi terus dilakukan bersama perusahaan perusahan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka dan banyak mempekerjakan buruh dan pekerja industri di Majalengka, seperti PT Shoetown Gruop dan PT Adis Dinamika, PT Nabati dan peeusahaan yang lainnya.
Terkait proses BI Checking, Albi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan perbankan. Namun, masyarakat tetap dipermudah melalui mekanisme kerja sama langsung dengan Bank BJB sebagai penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Yang terpenting, program ini benar-benar terdistribusi sehingga rakyat Majalengka dapat memiliki rumah layak huni. Kami optimistis target seribu rumah hingga akhir tahun bisa terealisasi,” tegas Albi beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Bupati Majalengka H.Eman Suherman menuturkan bahwa program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Jawa Barat mendapat kuota 10 ribu unit, sementara Kabupaten Majalengka mendapatkan alokasi 1.000 unit.
“Ini kesempatan langka. Pemerintah pusat sudah memberi kuota, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Jangan sampai terlambat, karena kebutuhan rumah adalah kebutuhan utama,” kata Bupati Eman.
Ia menambahkan, dengan adanya fasilitas FLPP ini, masyarakat termasuk ASN, PPPK, dan pekerja swasta dapat memperoleh rumah layak huni dengan cicilan ringan. Hal ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan.
Lebih jauh, Bupati menilai program FLPP juga memberi efek positif bagi pertumbuhan sektor properti, perbankan, hingga industri pendukung lainnya.
“Dengan bunga ringan hanya 5 persen dan tenor hingga 20 tahun, program ini meringankan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian daerah,” pungkasnya.
Terpisah, program rumah bersubsidi yang digagas pemerintah pusat disambut baik masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya para buruh pabrik, ojol dan pekerja yang lainnya. Karena dengan DP ringan serta cicilan rendah, hal ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni, apalagi tenor nya bisa mencapai 20 tahun.
“Alhamdulillah program rumah bersubsidi ini, membantu kami untuk memiliki rumah impian yang layak huni. Semoga saja program ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Sugino, seorang buruh pabrik dari Kecamatan Ligung. (Munadi)
Discussion about this post