KOTA CIREBON, (FC).- Karang Taruna Kota Cirebon menyuarakan harapan agar kepemimpinan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, ke depan dapat lebih memperhatikan keberadaan organisasi kepemudaan, khususnya Karang Taruna.
Menurutnya, selama ini Karang Taruna Kota Cirebon merasa tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Hal itu terlihat dari tidak adanya dana hibah maupun penyediaan sekretariat sejak 2021 hingga sekarang.
“Selama hampir satu periode, Karang Taruna Kota Cirebon tidak pernah mendapat hibah. Kegiatan-kegiatan kami berjalan ala kadarnya, sekadar kumpul bersama teman-teman. Padahal kami ada di semua tingkatan, mulai dari kota, kecamatan, sampai kelurahan,” ungkap Sekretaris Karang Taruna Kota Cirebon, Yudihardiansyah, Senin (29/9).
Ia juga mengkritisi kebijakan hibah Pemkot Cirebon yang justru mengalir ke instansi vertikal dengan jumlah fantastis. Sementara organisasi pemuda terabaikan.
“Kami dengar hibah ke instansi vertikal mencapai Rp1,4 miliar, bahkan sebelumnya sampai Rp6 miliar. Padahal instansi tersebut masih bisa dibiayai APBN. Seharusnya pemuda lokal juga diperhatikan, karena merekalah generasi penerus untuk membangun Kota Cirebon,” tegasnya.
Selain itu, Yudihardiansyah menyoroti prioritas penggunaan anggaran daerah yang dianggap kurang tepat.
“Rehab rumah dinas bisa berjalan, tapi organisasi pemuda diabaikan. Harusnya pemerintah lebih bijak, karena masih banyak yang perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, President Kaukus Muda Cirebon menyoroti kebijakan hibah Pemkot Cirebon kepada Kejari Kota Cirebon pada periode 2022–2023 yang nilainya mencapai sekitar Rp6,3 miliar.
Direktur Kaukus Muda Cirebon, Reno Sukriano, menyatakan keprihatinannya atas langkah Pemkot yang justru menggelontorkan dana besar untuk institusi vertikal di saat kondisi masyarakat masih terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kami terkejut sekali melihat kondisi pasca pemulihan Covid-19, ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran di semua sektor pelayanan publik, tapi justru hibah untuk institusi vertikal seperti kejaksaan mencapai miliaran rupiah. Ini harus diperiksa,” tegas Reno, Minggu (28/9).
Menurutnya, penggunaan hibah tersebut juga dianggap tidak rasional karena diperuntukkan untuk rehabilitasi gedung Kejari Cirebon. Padahal, lanjut Reno, segala kebutuhan operasional dan infrastruktur kejaksaan seharusnya ditanggung oleh Kejaksaan Agung sebagai institusi pusat.
“Di saat masyarakat menghadapi pengangguran, PHK, dan ekonomi sulit, pelayanan publik malah ditekan dengan efisiensi. Tapi pemerintah malah mengalokasikan miliaran rupiah untuk kejaksaan. Saya pikir ini sangat tidak relevan,” ujarnya.
Reno menegaskan, pihaknya tidak menolak kebijakan efisiensi anggaran. Namun, ia menilai kebijakan tersebut harus berimbang dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Aturan hibah memang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, termasuk diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Cirebon. Tapi yang perlu dilihat adalah kemampuan keuangan daerah dan kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat tidak mendapat apa-apa saat pemerintah justru bagi-bagi dana ke instansi vertikal,” ucapnya. (Agus)
Discussion about this post