KAB. CIREBON, (FC).- Penetapan Anggota DPR RI Dapil VIII Cirebon–Indramayu, Satori, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai semakin menguatkan citra negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Pengamat politik yang juga akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Ahmad Yusron, menilai kasus ini bukan fenomena baru.
Ia menyebut, publik sudah sering menyaksikan keterlibatan anggota dewan dalam kasus serupa, sehingga tak heran jika pandangan negatif terhadap DPR terus menguat.
“Fenomena penangkapan anggota dewan ini merupakan gambaran bagi kita semua. Banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi seperti ini. Tidak hanya Pak Satori, sebelumnya juga ada tokoh lain yang terjerat kasus serupa. Ini menunjukkan bahwa sampai sekarang citra negatif terhadap DPR itu masih ada,” ujar Yusron, Senin (11/8).
Menurutnya, lembaga negara seperti DPR dan DPRD selalu menjadi sorotan publik. Karena itu, para wakil rakyat harus mampu tampil baik sesuai harapan masyarakat.
“Tentu tampil baik itu artinya bekerja dengan benar tanpa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat,” ucapnya.
Meski begitu, Yusron memprediksi penetapan tersangka terhadap Satori tidak akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas Partai NasDem di Cirebon. Alasannya, ingatan politik pemilih di Indonesia cenderung pendek.
“Memori sosial masyarakat kita itu tidak begitu panjang. Nanti ada cerita baru, ya sudah lupa,” jelas dia.
Ia juga menyoroti lemahnya kontrol internal partai. Padahal, menurutnya, Partai NasDem selama ini mengusung citra partai bersih.
“Jelas sekali ada lemahnya kontrol dari internal partai. Apalagi Pak Surya Paloh itu kan mengibarkan bendera bahwa partainya bersih. Tapi dalam politik, apapun bisa terjadi,” katanya.
Sebagai solusi, Yusron menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja wakil rakyat.
Ia mencontohkan, kasus di SMAN 7 Cirebon yang sempat menyeret nama partai politik, menunjukkan perlunya kontrol publik yang lebih tegas.
“Siapa lagi yang bisa mengontrol kalau bukan masyarakatnya sendiri? Kontrol itu penting sekali, supaya anggota dewan bisa berjalan dengan baik. Kalau masyarakat mau kontrol, saya kira mereka tidak bisa bebas berbuat seenaknya,” tandasnya. (Agus Rahmat)
Discussion about this post