KUNINGAN, (FC).- Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kuningan telah melakukan rapat koordinasi untuk pengendalian, pengawasan dan rantai pasok gas LPG 3 kilogram (kg) di wilayahnya.
Rapat tersebut sebagai bentuk upaya mengendalikan harga gas LPG 3 kg agar tetap stabil meskipun Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan belum lama ini.
Kabid Perdagangan Diskopdagperin Kuningan Asep Tomi sesuai kesepakatan membagi tim di lima kewilayahan untuk tata niaga LPG subsidi terutama masalah harga.
“Karena temuan di lapangan masih banyak harga di atas harga toleransi, terutama dari pangkalan,” ujar Asep, Kamis (22/9).
Asep mensinyalir ada pangkalan nakal yang menjual di atas harga toleransi, sehingga membuat masyarakat ikut bergejolak.
“Kita sinyalir masih ada pangkalan nakal. Maka kita minta para agen untuk pengawasan dan pembinaannya, dan kebetulan di aturan juga sudah jelas harus ada pembinaan, kasihan para pelaku UMKM bergejolak, ketika ada kenaikan harga,” ungkap Asep.
Dalam rakor sendiri, Asep menyebutkan telah menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Diskopdagperin bersama dengan Pertamina, Hiswana dan Agen LPG 3 kg Se-wilayah Kuningan berkomitmen secara bersama-sama untuk memperbaiki tata kelola distribusi gas LPG 3 kg, menjaga stabilitas Harga Jual Eceran agar sesuai ketentuan dan memperbaiki budaya tertib niaga di Wilayah Kabupaten Kuningan.
“Kemudian pak Kadis juga berencana menyusun dan akan segera membuat SK Tim Monev yang melibatkan pemerintah daerah, ditambah dengan Pertamina, Hiswana Migas, Korda, dan para Camat untuk bekerjasama dalam sebuah tim terkait dengan Pengendalian, Pengawasan dan Rantai Pasok gas LPG 3 kg di Wilayah Kabupaten Kuningan,” jelas Asep. (Ali)