SURABAYA, (FC).- Besarnya potensi ekonomi maritim Indonesia dinilai belum sepenuhnya tergarap optimal. Untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan lebih produktif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Dapil Cirebon-Indramayu sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Rokhmin Dahuri, saat menjadi keynote speaker dalam 9th International Conference on Fisheries and Marine (INCOFIMS) dan 7th International Conference on Biotechnology and Food Science (INCOBIFS) di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Rabu (2/9).

Rokhmin menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar, mencapai sekitar US$1,4 triliun per tahun. Potensi tersebut diperkirakan mampu menciptakan hingga 45 juta lapangan kerja.

Namun, besarnya sumber daya laut tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, pemanfaatan sektor perikanan dan akuakultur nasional saat ini baru sekitar 20,4 persen.

“Persoalan kita bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, nilai tambah, dan pemerataan manfaat ekonomi kelautan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan sektor kelautan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat pesisir.

Rokhmin juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor perikanan, mulai dari dominasi usaha tradisional, keterbatasan permodalan, infrastruktur rantai dingin, hingga ancaman perubahan iklim dan praktik penangkapan ikan ilegal.

Karena itu, ia mendorong transformasi sektor kelautan melalui penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi, serta industrialisasi berbasis sumber daya laut.

Selain perikanan, Rokhmin menilai bioteknologi kelautan memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Kekayaan hayati laut Indonesia dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, seperti bahan baku farmasi, kosmetik, pangan fungsional, hingga energi terbarukan.

“Laut Indonesia bukan hanya sumber ikan. Kekayaan hayati laut harus kita naikkan kelasnya menjadi sumber inovasi, industri, lapangan kerja, dan nilai tambah ekonomi nasional,” katanya.

Menurutnya, konsep ekonomi biru tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah berperan dalam regulasi dan kebijakan, akademisi menghasilkan riset, industri melakukan pengembangan usaha, masyarakat menjadi pelaku utama, sementara media berperan dalam edukasi dan pengawasan.

“Ekonomi biru tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media harus bergerak dalam satu ekosistem kolaborasi,” tegasnya.

Sebagai anggota DPR RI, Rokhmin memastikan akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi maritim melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia berharap pengelolaan sumber daya laut Indonesia mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kebijakan ekonomi biru harus berujung pada dua hal: sumber daya laut tetap lestari dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkasnya. (Nawawi)