KUNINGAN, (FC).- Kepedulian terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, kemanusiaan, dan inklusivitas mengantarkan Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, meraih Anugerah Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi.
Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Konferensi Nasional dan Anugerah Social Worker Teladan Berprestasi Indonesia (KONASWI), Sabtu (17/1), di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Anugerah diberikan oleh Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI).
Ketua Dewan Pengurus SWIPAM, Prof. Dr. Jusman Iskandar, mengatakan penetapan penerima anugerah dilakukan melalui proses penelitian dan pengkajian mendalam selama hampir satu tahun.
“Penetapan ini merupakan hasil penelitian dan kajian YAPSI dan DPP SWIPAM terhadap kiprah para pekerja sosial di Indonesia,” ujar Prof. Jusman.
Ia menyebut Bupati Kuningan dinilai berprestasi sebagai social worker dalam pengembangan kebijakan pembangunan program kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian juga menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Kuningan di hadapan para pekerja sosial dan akademisi.
Bupati Dian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemegahan fisik, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik mampu memuliakan martabat manusia.
“Pembangunan yang kehilangan empati hanyalah kemajuan yang hampa. Pembangunan sejati diukur dari seberapa banyak manusia yang kita bangkitkan,” katanya.
Salah satu kebijakan unggulan yang dipaparkan adalah Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran) yang mendorong perubahan paradigma dari bantuan sosial karitatif menuju pemberdayaan yang bermartabat dan berkelanjutan.
Melalui program tersebut, kata Dian, negara hadir bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membangun jejaring kepedulian antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat.
“Fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, penganggur, dan kelompok rentan lainnya tidak kami pandang sebagai beban, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk bangkit,” ujarnya.
Bupati Dian juga menekankan peran strategis pekerja sosial sebagai garda terdepan pembangunan sosial yang mampu membaca persoalan kemanusiaan di balik data statistik.
Implementasi kebijakan sosial tersebut, lanjutnya, menunjukkan hasil signifikan. Dalam 10 bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat 10,41 persen pada Kuartal II 2025, tertinggi di Pulau Jawa.
Angka kemiskinan turun 1,14 poin atau setara 12.160 warga keluar dari kemiskinan. Sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.
Di sektor pangan, Kuningan mencatat surplus beras 120.244 ton sepanjang 2025, serta penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 50 persen.
Secara akademis, Bupati Dian menyebut kebijakan pembangunan di Kuningan sejalan dengan Social Development Theory yang dikemukakan James Midgley, yakni integrasi kebijakan ekonomi dengan intervensi sosial.
“Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah dari negara,” tegasnya.
Menutup orasi ilmiahnya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada para pekerja sosial atas dedikasi mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Sebagai pemimpin daerah Kabupaten Kuningan, kami terus belajar bahwa pembangunan terbaik lahir dari keselarasan antara kebijakan dan nurani,” pungkasnya (Angga)
Discussion about this post