KAB.CIREBON, (FC).- Kabupaten Cirebon menjadi perhatian pemerintah pusat, pasalnya pada aksi unjuk rasa tanggal 30 Agustus kemarin di beberapa fasilitas negara rusak termasuk gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang rusak, dibakar serta dijarah.

Menindaklanjuti itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya melakukan rapat terbatas dengan pemerintah Kabupaten Cirebon dan unsur Forkopimda di Kantor Bupati Cirebon, Rabu (3/9).

Rapat terbatas sendiri membahas terkait perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dampak gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang rusak.

Bima Arya meminta agar pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk segera melakukan langkah cepat untuk memulihkan situasi yang kemaren sempat mencekam.

“Minimalnya fasilitas yang rusak segera diperbaiki, agar tidak terkesan mencekam. Kalau dibiarkan dikira situasinya masih gawat,” kata Wamendagri Bima Arya.

Ia mencontohkan, wilayah Jakarta kerusakan yang cukup parah, tetapi pemerintah bergerak cepat untuk melakukan pemulihan.

“Saat hari Minggu kemarin setelah kejadian, pemerintah melakukan pemulihan dengan cepat dengan mengecat ulang dan sebagainya. Sehingga saat acara Car Free Day masyarakat bisa melakukannya, meski mereka melakukan swafoto di lokasi kerusakan. Artinya pemerintah mempu membuat aman dan tidak membuat panik masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut mantan Wali Kota Bogor dua periode itu, dirinya mendapatkan arahan dari Pak Mendagri terkait penanganan kasus kerusakan fasilitas milik negara.

“Sebelum ke Cirebon saya dapat 3 arahan dari Pak Menteri, yang pertama rekonstruksi, pemulihan secara cepat, kedua jangan tampilkan yang mencekam, segera pulihkan dan perbaiki, dan yang terakhir cari akar persoalan dan solusinya agar kedepan tidak terulang kembali,” kata Bima Arya.

Sementara Bupati Cirebon, H Imron mengatakan, permerintah daerah bersama unsur Forkopimda melakukan pemulihan situasi usai demontrasi.

“Kami sudah melakukan pemantauan, dimana saja fasilitas negara yang rusak. Bahkan konsolidasi dengan sejumlah pihak seperti komunitas ojol, tokoh agama, masyarakat dan sebagainya sudah dilakukan agar tidak terjadi kedepannya,” kata Imron.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia mengatakan, meski gedung dewan dalam keadaan rusak parah. Tetapi anggota DPRD tetap bekerja seperti biasanya.

Bahkan, kata Sophi, pihaknya mengunakan bangunan yang masih tersisa untuk melakukan rapat kerja dengan para anggota dewan lainnya.

“Kami (anggota dewan) sepakat untuk tetap bekerja, meski kantor dalam keadaan porak-poranda. Dan mengunakan sisa ruangan yang masih tersisa untuk melakukan rapat,” katanya.

Ia pun mengungkapkan dengan rusaknya kantor DPRD ini, pihaknya bersama anggota dewan lain dan sekretaris dewan (sekwan) untuk melakukan pergeseran anggaran yang masih ada.

“Kita sepakat untuk melakukan pergeseran kegiatan untuk perbaikan kantor. Kami juga sepakat tidak melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Sehingga kami fokus untuk di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Sophi pun meminta kepada Sekwan untuk mengunakan barang yang masih bisa digunakan untuk bekerja.

“Jadi barang masih bisa digunakan, jangan terlalu banyak pengadaan. Kami tidak mau jadi bulan-bulanan oleh masyarakat Cirebon. Kejadian ini menjadi evaluasi kami agar kedepan bekerja lebih baik lagi kedepannya,” kata Sophi. (Ghofar)