KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima Joint Monitoring Visit (JMV) atau kunjungan lapangan pemantauan bersama Program INKLUSI di Aula Dudika Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, belum lama ini.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bappenas, SIGAB Indonesia, perwakilan perusahaan dan dunia industri, perangkat daerah terkait, serta Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon (FKDC).
Kunjungan dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan dan praktik ketenagakerjaan inklusif di Kabupaten Cirebon.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Neneng Hasanah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung ketenagakerjaan inklusif.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung ketenagakerjaan inklusif. Namun, dukungan pihak swasta dalam menyediakan lapangan kerja yang inklusif serta penerimaan terbuka dari masyarakat luas menjadi kunci utama,” ujar Neneng.
Ia berharap melalui kerja sama lintas sektor, Kabupaten Cirebon dapat menjadi daerah yang ramah dan bermartabat serta memberi ruang seluas-luasnya bagi kemandirian penyandang disabilitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menyampaikan komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.
Hingga Januari 2026, tercatat 871 tenaga kerja penyandang disabilitas telah bekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Cirebon. Dari jumlah tersebut, 608 orang merupakan laki-laki dan 244 perempuan.
“Mayoritas berada pada usia produktif 18 hingga 30 tahun, yakni sebanyak 699 orang,” kata Novi.
Ia menambahkan, sepanjang 2024 hingga 2025, puluhan penyandang disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan seperti pembuatan suvenir dan pemasaran digital guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
Sekretaris Pertama GEDSI Kedutaan Besar Australia (DFAT), Elena Martin Avilla, menyatakan kemitraan Australia dan Indonesia melalui Program INKLUSI bertujuan memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas terwujud dalam praktik.
“Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI bertujuan menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan setara bagi semua orang,” ujarnya.
Perwakilan SIGAB Indonesia, M. Joni Yulianto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspirasi kelompok disabilitas melalui Musrenbang Tematik dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang Tematik bagi penyandang disabilitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif,” kata Joni.
Rangkaian Joint Monitoring Visit dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai bentuk praktik nyata ketenagakerjaan inklusif. (Ghofar)
Discussion about this post