KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah pusat.

Pembangunan sekolah tersebut telah dimulai sejak awal Januari 2026 dan seluruh pembiayaan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan peran pemerintah daerah dalam program ini adalah menyediakan lahan pembangunan sekolah.

Adapun pengelolaan Sekolah Rakyat nantinya akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pemda diminta membangun Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahannya. Kebetulan Kabupaten Cirebon memiliki lahan di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber,” ujar Hafidz, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menerima manfaat langsung dari sisi pengelolaan. Namun, masyarakat Kabupaten Cirebon berpeluang menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat tersebut.

Menurut Hafidz, pengelolaan sekolah akan dikoordinasikan sepenuhnya oleh Kemensos. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon kemungkinan hanya akan tergabung dalam tim penerimaan peserta didik yang dibentuk oleh Kemensos.

“Dinsos paling menjadi anggota tim penerimaan siswa. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kemensos dan menunggu instruksi lebih lanjut,” katanya.

Sekolah Rakyat ini direncanakan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan total kuota sekitar 1.000 peserta didik.

Sistem pendidikan yang diterapkan adalah sekolah berasrama, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal, pemenuhan gizi, serta kurikulum khusus.

“Kurikulumnya tidak hanya akademik, tapi juga mencakup pembinaan mental, spiritual, dan karakter. Program ini memang dirancang untuk menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan terbaik,” jelas Hafidz.

Ia menambahkan, data calon peserta didik sepenuhnya bersumber dari Kemensos berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga saat ini, petunjuk teknis pelaksanaan masih dalam tahap koordinasi.

Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2026 dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun berikutnya. Namun, jadwal operasional tetap menyesuaikan perkembangan di lapangan.

“Program ini seharusnya sudah berjalan sejak tahun lalu, namun mengalami penundaan. Karena itu kami terus berkoordinasi untuk perkembangan selanjutnya,” pungkasnya. (Ghofar)