KOTA CIREBON, (FC).- Pemkot Cirebon tengah merancang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan alat penerangan jalan (APJ).

Terlepas dari pro dan kontranya, bagaimana pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Cirebon saat ini tanpa skema KPBU?

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mencatat masih tingginya persoalan gangguan PJU. Dalam sebulan, laporan kerusakan bisa mencapai 67 hingga 108 titik. Penanganannya hanya oleh tujuh petugas, terdiri dari empat PNS dan tiga tenaga kontrak pihak ketiga atau outsourcing.

Kepala Tata Usaha UPT PJU Dishub Kota Cirebon, Sugiharto Ajie mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan perbaikan terhadap PJU berdasarkan temuan maupun laporan dari masyarakat.

“Perbaikan PJU itu kita lakukan secara rutin, baik berdasarkan hasil monitoring petugas maupun laporan masyarakat,” ungkap Ajie saat ditemui di kantornya, Kamis (3/9).

Ajie menuturkan, pada tahun lalu terdapat 1.071 laporan mengenai PJU yang mati di Kota Cirebon. Dalam penanganannya, mereka harus belanja 941 suku cadang dan kabel sepanjang 2.103 meter.

Sedangkan pada 2026 ini, tercatat hingga Agustus, terdapat 795 titik PJU yang mengalami gangguan dan butuh perbaikan. Dalam hal pergantian kabel, sudah mencapai lebih dari 1.500 meter.

Jumlah tersebut, sambung Ajie, belum termasuk gangguan yang ditemukan petugas ketika melakukan monitoring langsung di lapangan.

Selain banyaknya gangguan dan minimnya personel, keterbatasan peralatan juga menjadi persoalan. Misalnya kendaraan crane yang hanya dua unit dan itupun berusia relatif tua.

“Kedua kendaraan tersebut merupakan alat bantu yang tahun produksinya pada 2004 dan 2013,” kata Ajie.

Ia menjelaskan, gangguan pada PJU tidak hanya persoalan lampu yang mati. Namun ada beberapa jenis kerusakan lainnya, seperti kerusakan pada ballast atau driver, kabel jaringan, sambungan, MCB, kontaktor hingga komponen pendukung lainnya.

“Faktor penyebabnya pun beragam. Usia komponen, kondisi jaringan, cuaca, maupun gangguan teknis yang dapat memengaruhi daya tahan PJU,” jelasnya.

Belum lagi soal keterbatasan anggaran. Ajie menyebut, pihaknya dalam setahun hanya memiliki anggaran sekitar Rp300-400 juta untuk alokasi pemeliharaan PJU.

“Anggaran itu untuk pemeliharaan. Termasuk membeli berbagai material, seperti MCB, kabel, lampu HPL, ballast, kontaktor, isolasi dan kebutuhan pendukung lainnya,” kata Ajie.

Kondisi tersebut membuat kecepatan penanganan sangat bergantung pada ketersediaan suku cadang. Kerusakan ringan dengan material yang tersedia dapat segera diperbaiki.

Sebaliknya, gangguan yang membutuhkan komponen tertentu atau perbaikan jaringan dapat memerlukan waktu lebih lama. Di Kota Cirebon sendiri berdasarkan data Dishub, terdapat lebih dari 11 ribu titik PJU. (Agus)