INDRAMAYU, (FC).- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Dr. Tb. Haeru Rahayu, bersama staf khusus Menteri KKP dan jajaran direktur mendatangi Pendopo Kabupaten Indramayu, Minggu (5/4).
Kedatangan Dirjen Perikanan Budidaya KKP ini membahas Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) bersama Bupati Indramayu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Indramayu menyampaikan, koordinasi terkait program ini telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Lucky Hakim bahkan telah diundang langsung oleh Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat untuk membahas program yang sama dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
Menurut Bupati, program revitalisasi tambak Pantura sendiri tidak hanya menyentuh Indramayu, melainkan mencakup tiga kabupaten lainnya di Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, dan Subang. program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan yang pengelolaannya dilakukan secara lintas kementerian.
“Program PSN ini sudah melalui proses dan pembahasan di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah berperan mendukung serta mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Lucky Hakim menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan secara terukur, transparan, dan senantiasa diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, inspektorat dari Kementerian pun turut hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian masyarakat, Bupati Lucky Hakim menjelaskan, besaran tersebut belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.
“Cara tahunya bagaimana? Diukur dalu, dipatok dalu. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kepastian. Nah, ini yang harus kita cari jalan tengahnya,” ujarnya.
Lucky juga menyampaikan masih adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, khususnya terkait proses pematokan lahan.
Meski Sosialisasi telah dilakukan berulang kali bahkan perwakilan warga yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa sehari sebelumnya pun telah diterima dan diajak berdiskusi.
Lucky Hakim menegaskan, seluruh saluran aspirasi tetap terbuka, termasuk komunikasi langsung kepada pemerintah pusat, sebagai bukti bahwa tidak ada satu pun suara masyarakat yang diabaikan.
“Kami tidak menutup diri. Aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi penyampaian pendapat, telah kami terima dan akan terus kami fasilitasi untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat sehingga dapat ditemukan solusi bersama,” tegasnya
Sementara itu, Dr. Tb. Haeru Rahayu menyampaikan, program revitalisasi tambak merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas budidaya perikanan di Pantai Utara Jawa yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
Melalui program ini, pemerintah ingin menata ekosistem budidaya secara menyeluruh mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai keekonomian yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai gambaran besarnya skala program ini, KKP tengah melaksanakan proyek serupa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 ha, dengan nilai investasi senilai Rp 7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, komitmen anggaran yang disiapkan bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipatnya, sebuah bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.
Pihak KKP juga dijadwalkan menerima anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang untuk membahas program selanjutnya.
Ia menambahkan, sebagai gambaran besarnya skala program ini, KKP tengah melaksanakan proyek serupa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 ha, dengan nilai investasi senilai Rp 7,2 triliun.
Untuk kawasan Pantura Jawa, komitmen anggaran yang disiapkan bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipatnya, sebuah bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.
Pihak KKP juga dijadwalkan menerima anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang untuk membahas program lebih lanjut.
“Jika masih ada hal yang belum dipahami, kami mengajak untuk duduk bersama dan berdialog agar solusi dapat dicari bersama-sama,” Pungkasnya. (Agus Sugianto)
Discussion about this post