KAB. CIREBON, (FC).- Bapenda Kabupaten Cirebon menyelenggarakan kegiatan bertema “Best Practice” Penerapan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di salah satu hotel di Tuparev, Cirebon, Rabu (26/11).

Kegiatan diikuti puluhan peserta dari jajaran Bapenda dan berbagai OPD penghasil retribusi daerah seperti Dishub, DLH, Indag, dan Diskominfo.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan Bapenda Kota Semarang.

Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tantangan besar.

Di satu sisi, daerah dituntut untuk bisa inovasi dan kreativitas dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD).

Namun kebijakan seperti kenaikan tarif pajak terkadang kerap menimbulkan gejolak di masyarakat.

Karena itu, digitalisasi menjadi solusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Dalam acara tersebut, perwakilan BI Cirebon memaparkan perkembangan ekonomi Ciayumajakuning dan kinerja TP2DD Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Bapenda Kota Semarang membagikan pengalaman sukses sebagai juara nasional penerapan ETPD dalam pengelolaan PAD.

“Alhamdulillah, sudah bisa hadir, tidak takut tersaingi. Kita tidak akan merebut juara 1, yang penting PAD kita bisa meningkat. Yang penting digitalisasi di kabupaten Cirebon bisa mengadopsi apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber,” kata Erus Rusmana

Dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon menegaskan komitmen untuk terus memperluas dan memperkuat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.

Ia juga mengapresiasi dukungan dari Bank Indonesia selama ini, dan juga Bank BJB yang diwujudkan melalui penyediaan tapping box dan sarana digital elektronifikasi di kabupaten Cirebon.

Baca Juga: Bapenda Kabupaten Cirebon Optimalisasi 11 Pajak Daerah

“Ada kurang lebih 100 alat perekam elektronik yang tersebar di beberapa wajib pajak baik hotel, restoran, hiburan (Horehi) dan parkir

Upaya tersebut, lanjut Erus, sejalan dengan amanah Kopsugah KPK bahwa bjb sebagai bank persepsi, sebagai pemegang kas daerah agar memberikan kontribusi berupa dukungan terhadap upaya optimalisasi PAD pajak daerah dan retribusi.

“Mungkin apabila dibutuhkan lagi, kami berharap dukungan ini terus berlanjut dan berkesinambungan dalam rangka mendukung PAD,” lanjutnya.

Iyus, sapaan akrab Erus Rusmana juga berharap jajaran Bapenda dan seluruh OPD pengemban amanat retribusi agar tetap semangat menggali potensi PAD dengan tupoksinya masing-masing, sehingga kabupaten Cirebon bisa disebut kabupaten mandiri secara pendapatan asli daerah.

“Situasi sekarang kita belum sampai 20 persen dari postur APBD berkaitan dengan dukungan PAD. Mungkin masih di bawah 18 persen,” ungkapnya

Ia berharap angka tersebut dapat meningkat hingga mencapai 20 persen PAD dalam rangka mendukung postur APBD, sehingga kabupaten Cirebon bisa disebut daerah yang mandiri dalam hal dukungan fiskal.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan kemandirian fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

ETPD sendiri bertujuan mengalihkan seluruh transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai.

Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, integrasi sistem keuangan daerah, serta mendorong literasi dan inklusi keuangan digital di masyarakat. (Andriyana)