KAB.CIREBON, (FC).- Persoalan krisis air bersih yang puluhan tahun menghantui warga Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, mulai mendapat perhatian serius pemerintah.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kini diarahkan untuk menghadirkan solusi permanen, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan air setiap musim kemarau.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa bersama jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon turun langsung meninjau kondisi kekeringan di Desa Slangit, Minggu (30/8).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah penanganan sekaligus mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan ketersediaan air bersih.

Kuwu Desa Slangit, Apendi, mengungkapkan persoalan air bersih telah menjadi masalah tahunan yang dirasakan masyarakat.

Setiap musim kemarau panjang, warga harus berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan dasar, mulai dari mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga.

“Persoalan air bersih ini sudah berlangsung puluhan tahun. Setiap musim kemarau masyarakat selalu mengalami kesulitan mendapatkan air,” kata Apendi.

Menurutnya, selama ini penanganan masih sebatas distribusi bantuan air bersih ketika musim kemarau tiba.

Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan sehingga masyarakat kembali menghadapi masalah serupa setiap tahun.

Bupati Cirebon H. Imron mengatakan, kekeringan menjadi salah satu tantangan serius yang harus ditangani bersama.

Saat ini terdapat sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon, dengan sekitar enam kecamatan terdampak dan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan air mencapai sekitar 8.000 jiwa.

“Penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan distribusi air bersih. Pemerintah harus menghadirkan solusi yang mampu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan,” ujar Imron.

Pemkab Cirebon, lanjutnya, telah menyiapkan tiga skema penanganan. Dalam jangka pendek, pemerintah tetap melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

Sementara untuk jangka menengah, pemerintah akan mendorong pembangunan sumur bor air dalam dengan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Adapun jangka panjang diarahkan pada penguatan konservasi sumber daya air melalui penghijauan dan rehabilitasi lingkungan guna menjaga keberlangsungan sumber air.

“Harapannya, persoalan kekeringan di Desa Slangit dapat ditangani melalui solusi permanen sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air saat musim kemarau,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menegaskan, akses air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, persoalan kekeringan tidak bisa hanya diselesaikan dengan langkah sementara, tetapi membutuhkan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor.

“Air bersih adalah kebutuhan primer masyarakat. Ketika akses air terganggu, maka akan berdampak langsung terhadap kehidupan warga,” ujar Saan.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan tidak hanya bersifat reaktif ketika musim kemarau terjadi.

“Kita harus menyelesaikan akar persoalannya, bukan hanya menangani dampaknya. Karena itu diperlukan kerja bersama lintas sektor agar masyarakat memiliki kepastian terhadap akses air bersih,” katanya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, mengungkapkan hasil peninjauan menunjukkan kondisi sumber air di Desa Slangit cukup memprihatinkan.

Dari sekitar 20 sumur yang ada di wilayah tersebut, hanya dua sumur yang masih mampu menyediakan air ketika musim kemarau berlangsung.

Kondisi itu membuat pemerintah harus menyiapkan sejumlah alternatif penanganan, mulai dari solusi darurat hingga pembangunan infrastruktur air jangka panjang.

Untuk tahap awal, pemerintah akan memperkuat distribusi air bersih sekaligus menyediakan fasilitas penampungan seperti toren atau bak air agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pasokan.

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan pembangunan sistem pompa air berbasis energi surya atau solar cell. Sistem tersebut akan memanfaatkan sumber air dari saluran irigasi yang kemudian dialirkan menuju titik pelayanan masyarakat.

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah akan membangun sumber air melalui sumur yang terintegrasi dengan sistem penampungan dan distribusi bagi warga.

Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI, penanganan krisis air bersih di Desa Slangit diharapkan tidak lagi sebatas solusi sementara, tetapi mampu memberikan kepastian akses air bagi masyarakat secara berkelanjutan. (Ghofar)