KOTA CIREBON, (FC).- Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lahan seluas sekitar 52,8 hektare di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jumat (21/11).
Lahan tersebut merupakan milik dari ahli waris Hj Ratu Dolly Manawijah, yang merupakan puteri dari Sultan Sepuh XI Aloeda I Keraton Kasepuhan.
Ahli waris Sultan Sepuh XI pernah melakukan gugatan hak tanah di Kelurahan Larangan ini terhadap Alexander (kakek dari Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat). Gugatan awal dilayangkan di PN Kota Cirebon pada tahun 1958.
Kemudian ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 1963, dan inkrah di MA dengan perkara Nomor 07/Pdt.Eks/2001/PN. Cn jo Nomor 82/1958 jo Nomor 279/1963 P.T.Perdata jo No.350 K/Sip.1964 dimenangkan Ratu Mas Dolly Manawiyah dan keluarga, selaku ahli waris Sultan Sepuh XI.
Bertahun-tahun kemudian, ahli waris dari Ratu Mas Dolly Manawiyah, di antaranya Sultan Sepuh Aloeda II Rahardjo Djali, mengusulkan permohonan eksekusi terhadap objek tanah tersebut. Proses pun ditempuh hingga akhirnya konstatering dilakukan.
Kuasa hukum ahli waris Hj. Ratu Dolly Manawijah, Dr. (Cand.) Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.M., turut meninjau lahan ini saat Pemeriksaan Setempat.
Dalam peninjauan tersebut, Hardjuno memastikan kondisi fisik tanah dan mengecek kecocokan lokasi dengan dokumen resmi ahli waris.
Ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik ahli waris, bukan bagian tanah keraton.
“Hak kepemilikan tanah ini sudah jelas. Ada dokumen lengkap dan putusan pengadilan yang menguatkan itu,” kata Hardjuno.
Dalam pengecekan lapangan, Hardjuno menemukan sebagian area telah dipagari dan dipasangi plang oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai Qian Santang Law Firm.
Ia menegaskan bahwa klaim sepihak tersebut tidak dapat dibenarkan tanpa dokumen kepemilikan yang sah.
“Siapa pun yang mengaku punya hak harus menunjukkan bukti resmi, bukan hanya memasang pagar dan plang,” ujar Hardjuno.
Ia juga menunjukkan area di belakang pagar yang dipasang pihak tersebut dan menekankan pentingnya verifikasi hak secara hukum.
Sebelumnya, pada 19 November 2025, pihak ahli waris telah mengirimkan somasi untuk meminta klarifikasi dasar hukum pihak Qian Santang.
Namun jawaban yang diterima dinilai tidak memadai.
“Kami sudah menyampaikan somasi, tapi penjelasan mereka belum menjawab pokok persoalan, terutama soal riwayat kepemilikan dan dasar klaim 3,9 hektare,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup pintu komunikasi, namun seluruh proses harus dilakukan berdasarkan dokumen dan aturan hukum.
“Kami terbuka untuk klarifikasi. Tapi semuanya harus sesuai aturan, terbuka, dan berdasarkan bukti. Jika ada tindakan yang tak sesuai hukum, tentu ada konsekuensinya,” ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan agar status tanah tidak menimbulkan kesimpangsiuran di lapangan.
Proses pemeriksaan setempat ini menjadi bagian dari upaya memastikan kepastian hukum bagi ahli waris.
Selain itu, Hardjuno mengungkapkan bahwa ia telah melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang disebut berada di balik klaim atas tanah tersebut, termasuk Ho Hariaty.
Dari penelusuran itu, Hardjuno menemukan bahwa nama tersebut pernah muncul dalam sejumlah pemberitaan publik yang berkaitan dengan sengketa tanah.
“Dalam penelusuran saya, nama Ho Hariaty ini beberapa kali muncul dalam kasus pertanahan di berbagai daerah. Bahkan ada pemberitaan yang mengaitkannya dengan kasus BLBI melalui keluarga dekatnya. Itu semua patut menjadi perhatian agar kita berhati-hati terhadap klaim tanpa dasar,” ujar Hardjuno.
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan tuduhan, tetapi bagian dari kewaspadaan hukum.
“Saya tidak menuduh apa pun. Saya hanya menyampaikan bahwa rekam jejak publik itu ada, dan itu sebabnya proses pembuktian harus dilakukan secara transparan di pengadilan,” tandasnya. (Agus)
Discussion about this post