MAJALENGKA, (FC).- Dua pesawat Garuda Indonesia yang membawa ratusan jemaah umrah dari Arab Saudi akhirnya mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati setelah penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terganggu dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan mantan Bupati Majalengka sekaligus mantan anggota DPR RI, Sutrisno. Ia menilai pengalihan penerbangan itu seharusnya menjadi pengingat bahwa keberadaan BIJB Kertajati memiliki peran strategis bagi Jawa Barat.

Sutrisno berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak hanya melihat BIJB Kertajati dari kondisi dan pemanfaatannya saat ini.

Ia meminta para pemangku kebijakan memahami kembali alasan dan filosofi pembangunan bandara internasional tersebut yang sejak awal dimaksudkan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kehidupan masyarakat Jawa Barat.Referensi Umum

“Semoga pemerintah, baik pusat maupun daerah, melek, bukan melek mata saja, tetapi juga melek pikirannya bahwa para tokoh Jabar telah dengan susah payah menghadirkan bandara internasional yang memadai di Jabar,” kata Sutrisno, Rabu (9/9).

Menurut dia, pembangunan bandara tersebut tetap dilaksanakan meskipun pada awalnya belum mendapat dukungan anggaran APBN. Keputusan itu, kata dia, didasarkan pada keyakinan bahwa Jawa Barat membutuhkan bandara internasional untuk mendorong pembangunan dan perekonomian masyarakat.Panduan & Petunjuk Perjalanan

Ia mengingatkan, siapa pun yang mendapat mandat masyarakat Jawa Barat untuk mengelola pemerintahan perlu memahami filosofi tersebut sehingga tidak serta-merta mengubah arah pemanfaatan bandara.

“Dulu keputusan untuk menghadirkan bandara internasional yang layak di Jabar bukan keputusan gubernur semata, tetapi hasil musyawarah dengan rakyatnya,” ujarnya.

Karena itu, Sutrisno mempertanyakan apabila terdapat rencana perubahan fungsi BIJB Kertajati tanpa terlebih dahulu melibatkan masyarakat Jawa Barat.

“Sekarang mau dialihfungsikan, apakah rakyatnya sudah diajak bicara?” kata pengurus PDIP Jawa Barat ini.

Menurut Sutrisno, keberadaan BIJB Kertajati juga tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur pendukung yang telah menghubungkannya dengan berbagai wilayah. Ia menyebut Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Tol Cisumdawu sebagai bagian dari infrastruktur yang turut memperkuat akses menuju bandara tersebut.

Sutrisno menilai BIJB Kertajati seharusnya dipersiapkan sebagai bandara yang memiliki fungsi jangka panjang, bukan sekadar menjadi pilihan ketika terjadi gangguan penerbangan di Jakarta.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari pengalihan dua penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi ke Kertajati pada Minggu (6/9) kemarin. Dua penerbangan tersebut yakni GA961dari Madinah yang mendarat sekitar pukul 14.22 WIB dan GA983 dari Jeddah yang mendarat sekitar pukul 14.58 WIB.

Berdasarkan data manifest, GA961 membawa 354 penumpang, sedangkan GA983 membawa 383 penumpang. Total terdapat 737 penumpang dalam dua penerbangan tersebut.

Bagi Sutrisno, kejadian itu menjadi semacam pengingat agar BIJB Kertajati tidak dipandang sebelah mata. Ia berharap Jawa Barat memiliki bandara internasional yang dapat menjadi alternatif sekaligus penyangga bagi bandara-bandara di Jakarta ketika menghadapi gangguan akibat faktor alam maupun persoalan operasional lainnya.Panduan & Petunjuk Perjalanan

“Semoga sebagai peringatan dari Allah bahwa Bandara Internasional Kertajati yang telah didukung pula oleh pemerintah dengan melengkapi infrastruktur ekonomi lainnya yaitu Tol Cipali dan Tol Cisumdawu penting adanya untuk kehidupan di masa mendatang,” ujar Sutrisno.

Ia menilai pemanfaatan Kertajati secara optimal juga penting untuk menjaga iklim investasi di Jawa Barat. Keberadaan konektivitas udara yang memadai, menurut dia, dapat menjadi salah satu faktor pendukung agar aktivitas ekonomi dan investasi tetap berkembang.

“Jangan hanya digunakan karena adanya bencana, tetapi lebih besar dari itu,” katanya.

Sutrisno pun mendorong seluruh pihak untuk melihat BIJB Kertajati sebagai bagian dari kepentingan jangka panjang Jawa Barat, termasuk sebagai backup bagi sistem penerbangan di Jakarta.

Menurut dia, keberadaan bandara alternatif di Jawa Barat menjadi semakin penting apabila terjadi gangguan terhadap penerbangan di Jakarta akibat kondisi alam.

“Masa akan beralih ke tempat yang jauh kalau ada yang dekat,” ujarnya.

Sutrisno berharap momentum pengalihan dua penerbangan Garuda ke Kertajati dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk kembali memperkuat fungsi BIJB sebagai bandara internasional dan salah satu penyangga konektivitas udara nasional.

“Dengan kejadian ini maka pemerintah harus melakukan strategi yang tepat untuk memitigasi risiko atas Bandara Soekarno-Hatta dari kejadian alam, seperti abu vulkanik dan hujan, yang selalu mengganggu operasional bandara,” kata Sutrisno.

Ia menilai sudah saatnya pemerintah menerapkan konsep Multi Airport System antara Bandara Soekarno-Hatta dan BIJB Kertajati. Menurutnya, perlu ada pembagian atau sharing rute yang jelas dan diwajibkan antara kedua bandara tersebut. Dengan begitu, apabila terjadi gangguan akibat faktor alam seperti yang terjadi saat ini, pengalihan penerbangan dapat langsung dilakukan karena infrastruktur dan sistem pendukungnya sudah disiapkan sejak awal.

“Sehingga sudah seharusnya dilakukan konsep Multi Airport System antara Bandara Soekarno-Hatta dan KJT, di mana terjadi sharing rute yang diwajibkan antara Soekarno-Hatta dan KJT. Sehingga jika terjadi hal-hal seperti saat ini karena alam, maka sudah langsung pengalihan maskapai karena sudah terbentuk infrastruktur pendukungnya,” ujarnya.

Sutrisno mengatakan konsep Multi Airport System bukanlah kebijakan baru. Menurut dia, konsep tersebut telah banyak diterapkan oleh negara-negara lain untuk memperkuat sistem penerbangan dan mengantisipasi gangguan operasional.

“Kebijakan Multi Airport System bukanlah hal yang baru, namun banyak dilakukan oleh negara-negara lain,” katanya.

Karena itu, Sutrisno meminta pemerintah pusat dan daerah mengesampingkan kepentingan sektoral dalam menentukan arah pengelolaan bandara. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan transportasi udara benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

“Sudah saatnya kita menghapuskan egosentris dan berpikir holistik dan jangka panjang untuk masyarakat dan pemerataan ekonomi,” pungkasnya. (Munadi)