KOTA CIREBON, (FC).- Kepala DPRKP Kota Cirebon Wandi Sofyan mengatakan pihaknya menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2026 dalam rangka sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
FPD diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif, realistis, serta berorientasi pada keberlanjutan, demi terwujudnya hunian layak dan lingkungan yang berkualitas di Kota Cirebon pada tahun 2027 dan seterusnya.
Dikatakannya, forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyelaraskan usulan masyarakat melalui kelurahan dan kecamatan serta lintas instansi dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman.
“Dengan indeks capaian kinerja DPRKP sebesar 99,6%, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Cirebon,” jelas Wandi, Sabtu, (28/2/2026).
Wandi membeberkan, fokus utama perencanaan Tahun 2027 adalah penataan kawasan permukiman kumuh, penanganan dan pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Kemudian, peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penyediaan rehabilitasi/relokasi rumah korban bencana alam.
“Selanjutnya pelayanan pemakaman, berupa peningkatan layanan pembuatan dan perpanjangan Surat Petak Makam, serta pemindahan kerangka jenazah dan peningkatan layanan pengaduan perapihan dan penebangan pohon,” tuntasnya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menambahkan, forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman, guna memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kota Cirebon ke depan.
H Karso menegaskan pentingnya keterlibatan DPRD dalam mengawal proses perencanaan agar program yang disusun memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat sasaran.
“Kami di Komisi II tentu memiliki fungsi pengawasan. Melalui forum ini, sedikit banyak kami bisa mengawal apa yang dirancang DPRKP untuk tahun 2027, sehingga kami memahami secara utuh skala prioritas yang menjadi fokus dinas. Dengan demikian, proses pembahasan anggaran maupun evaluasi program ke depan bisa berjalan lebih efektif dan terarah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perencanaan yang matang harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.
“Kami berharap melalui perencanaan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, ke depan tidak ada lagi perumahan kumuh di Kota Cirebon,” tambahnya. (Agus)
Discussion about this post