KAB. CIREBON, (FC).-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti besarnya porsi belanja gaji dalam anggaran pendidikan. Penggunaan anggaran tersebut dinilai perlu dievaluasi agar upaya peningkatan kompetensi guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan mutu pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.

Sorotan itu mengemuka dalam rapat kerja gabungan Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Selasa (13/10). Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga penanganan anak tidak sekolah (ATS).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengatakan besarnya anggaran pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan yang terukur.

Ia menyoroti porsi anggaran Dinas Pendidikan yang sebagian besar digunakan untuk belanja gaji. Menurutnya, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan fasilitas sekolah juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran.

“Porsi anggaran di Dinas Pendidikan ini lebih besar untuk gaji. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Sophi mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi capaian pendidikan secara menyeluruh. Program dan kebijakan yang dijalankan, menurutnya, perlu disesuaikan dengan persoalan nyata di lapangan agar upaya peningkatan mutu pendidikan lebih efektif.

Dalam rapat tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon disebut berada di peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan langkah perbaikan yang terukur.

“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan menyampaikan data yang terbuka, persoalan yang sebenarnya, serta langkah perbaikan yang terukur,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Pendidikan, lanjutnya, tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi perhatian. Selain itu, Sophi mendorong penguatan pembelajaran sejarah, adat istiadat, dan budaya Cirebon untuk menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman.

Ia turut meminta Dinas Pendidikan mengoptimalkan publikasi sekolah negeri melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas informasi mengenai program dan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Integritas, profesionalisme, dan kompetensi tenaga pendidik juga berperan penting dalam menentukan kualitas pembelajaran.

Hasan, yang akrab disapa Kang Hasan, mendorong peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter peserta didik.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan memastikan keberlanjutan pendidikan siswa dari jenjang SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA. Pendataan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi anak yang tidak melanjutkan sekolah sehingga pemerintah dapat menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

Selain itu, Hasan menyoroti pentingnya keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar lulusan sekolah memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Kita terbuka hari ini, kita mencari solusi,” ujarnya.

Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap Dinas Pendidikan dan Bapperida dapat merumuskan langkah perbaikan yang terukur, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kompetensi guru, hingga penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Cirebon. (Suhanan)