KAB. CIREBON, (FC).- Anggota Komisi VIII DPR RI, H Satori bersama Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat pada Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto mengunjungi Pondok Pesantren Al-Khairiyah di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/1). Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi Pondok Pesantren Al-Khairiyah dan wilayah lainnya yang pada Jumat (17/1) kemarin tekena musibah banjir bandang.
Anggota Komisi VIII DPR RI, H Satori menyebut, butuh sinergi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi bencana alam yang tidak bisa diduga agar tidak terjadi lagi. Bahkan Komisi VIII DRR RI mengajak mitranya bekerja bersama BNPB untuk melihat langsung kondisi di Kabupaten Cirebon yang terkena musibah banjir bandang.
“Kejadian bukan hanya di sini, justru yang kita antisipasi kejadian biasanya di timur Kabupaten Cirebon, tapi malah kejadian di tengah dan barat. Ini namanya musibah,” katanya.
Melihat musibah ini, pihaknya meminta agar pemda menyiapkan dana bencana alam (DBA). Menurut Satori, DBA harus siap, karena bencana insidentil.
“Ini baru kiriman air hujan dari Kuningan, belum hujan. Bulan lalu kami menyerahkan bantuan di sejumlah wilayah. Ke depan lebih siap lagi, BNPB juga agar mempersiapkan alokasi DBA, bukan hanya Jabar tapi di 38 provinsi. Ke depan harus lebih sinergi lagi, baik bencana banjir, puting beliung, longsor dan bencana lainnya,” katanya.
Ditempat yang sama, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat pada BNPB, Agus Riyanto mengatakan, pihaknya akan memetakan penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Bahkan Komisi VIII akan berkoordinasi dengan BBWS, Kementerian PU untuk mengevaluasi kondisi sungai.
“Apakah nanti akan dilakukan pengerukan atau pembuatan tanggul sungainya. Terkait dampak lainnya, pondok dan permukiman lainnya kita akan lakukukan inventarisasi, BNPB dari sisi kedaruratan bencananya. Kalau dari kedaruratan, agar tidak terjadi lagi bencana serupa, maka kita butuhkan penanganan darurat,” katanya.
Sementara untuk BPBD dan dinas terkait, kata dia, tugasnya adalah mengerahkan sumber daya untuk melakukan pembersihan, maupun penanggulangan sementara sambil menunggu proses penanganan secara permanen.
“Walaupun ada program dari pemerintah tentang rekonstruksi pascabencana, tapi tidak menutup peran masyarakat untuk menyumbang,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, untuk mengantisipasi, pihaknya menyiapkan tanggul sementara agar tidak terjadi peristiwa serupa paling tidak mengurangi.
“Di sungai Cipager baru kali ini terjadi dalam 25 tahun banjir bandang. Karena filosofi air dari hulu ke hilir. Jadi banyak faktor, apakah daya tampungnya rendah, ada sedimentasi, atau debit air terlalu tinggi, karena tata ruang tata guna yang mulai kritis jadi komprehensif. Kalau penanganan sesaat sudah lazim dilakukan, tapi yang utama bagaimana menangani permasalah akarnya,” katanya. (F-15)
Discussion about this post