KAB.CIREBON, (FC).- Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mendorong evaluasi program bantuan budidaya ikan sistem bioflok agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain persoalan teknis bantuan, pembudidaya juga mengeluhkan kenaikan harga pakan yang mencapai Rp2.000 per kilogram sehingga menekan keuntungan usaha.

Hal itu mengemuka saat Rokhmin mengunjungi Kelompok Pembudidaya Ikan Belawa Salva di Desa Belawa, Kabupaten Cirebon, dalam rangka kunjungan kerja masa reses, Kamis (29/10).

Dalam kunjungan tersebut, Rokhmin berdialog dengan Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Belawa Salva, Bayu, dan anggota kelompok.

Ia meninjau penerapan budidaya ikan sistem bioflok yang dikembangkan melalui bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan aspirasi yang diperjuangkannya.

Rokhmin mengapresiasi upaya kelompok tersebut yang mampu memperbaiki sistem budidaya secara mandiri hingga melewati dua kali masa panen dengan hasil yang menguntungkan.

Menurutnya, pengalaman itu perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan pemerintah.

“Dari pengalaman ini, ada pembelajaran penting bahwa perbaikan teknis, terutama sistem aerasi, dapat meningkatkan keberhasilan budidaya bioflok. Pengalaman ini perlu didokumentasikan agar bisa menjadi pembelajaran bagi pembudidaya lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan bantuan tidak cukup diukur dari tersedianya sarana dan prasarana. Spesifikasi teknis harus sesuai kebutuhan pembudidaya dan didukung pendampingan yang memadai.

Dalam sistem bioflok, kata dia, kecukupan aerasi atau suplai oksigen menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga proses biologis dan kualitas air kolam. Karena itu, pengalaman pembudidaya yang berhasil perlu dijadikan masukan dalam penyempurnaan program.

Rokhmin berharap KKP, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, membuka ruang evaluasi dengan melibatkan praktisi. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain persoalan teknis budidaya, Bayu menyampaikan keluhan mengenai kenaikan harga pakan ikan sekitar Rp2.000 per kilogram. Kenaikan tersebut menambah beban biaya produksi di tengah permintaan pasar yang dinilai belum meningkat secara sebanding.

“Biaya produksi semakin berat karena harga pakan naik hampir Rp2.000 per kilogram. Sementara itu, minat beli masyarakat masih kurang. Akibatnya, keuntungan pembudidaya semakin tertekan,” ungkap Bayu.

Ia berharap pemerintah memberi perhatian terhadap persoalan tersebut karena tingginya biaya produksi dapat mengancam keberlangsungan usaha budidaya ikan. Jika kondisi berlanjut, pembudidaya berpotensi mengurangi produksi hingga menghentikan usaha.

Menanggapi keluhan itu, Rokhmin mengatakan kenaikan harga sarana produksi juga menjadi persoalan di sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola distribusi agar biaya yang ditanggung pelaku usaha tidak semakin berat.

“Jangan sampai pembudidaya sudah berusaha menekan biaya produksi, tetapi justru terbebani kenaikan harga pakan. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan dan tata kelola distribusinya agar lebih efisien,” ujarnya.

Rokhmin menegaskan, keberhasilan program bantuan perikanan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah sarana yang disalurkan. Program tersebut harus mampu membantu masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri, memperoleh keuntungan, dan menjaga keberlanjutan produksi.

Ia berharap evaluasi bantuan bioflok dan perhatian terhadap biaya pakan dapat memperkuat usaha pembudidaya sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan protein ikan bagi masyarakat. (Nawawi)