KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat sistem deteksi dini penyakit sebagai langkah antisipasi mencegah munculnya wabah maupun lonjakan kasus yang berpotensi berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran puskesmas dan kader kesehatan hingga tingkat masyarakat.
Langkah preventif itu menjadi fokus pemerintah daerah di tengah tingginya jumlah warga yang masuk kategori berisiko terhadap berbagai penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala, mengatakan tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini di seluruh wilayah.
“Penguatan deteksi dini menjadi langkah penting karena tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks, baik dari ancaman penyakit menular maupun meningkatnya kasus penyakit tidak menular,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Hendra, keberhasilan pengendalian penyakit tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan.
Faktor perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, hingga kesiapan sarana dan logistik kesehatan turut menentukan efektivitas pencegahan.
Karena itu, seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas, diminta meningkatkan kegiatan skrining kesehatan serta edukasi kepada masyarakat secara lebih masif.
“Peran puskesmas dan kader kesehatan harus dioptimalkan untuk melakukan skrining serta memberikan edukasi pencegahan kepada masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat deteksi dini, Pemkab Cirebon juga mendorong sinergi lintas sektor dalam memetakan wilayah yang rawan penyakit, memastikan ketersediaan logistik kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Hendra menegaskan setiap laporan terkait potensi wabah maupun peningkatan kasus penyakit harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
“Setiap laporan potensi wabah atau lonjakan kasus harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan memperkuat sistem pengendalian penyakit, Pemkab Cirebon menggelar Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tingkat kabupaten yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, rumah sakit, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni, mengatakan pembangunan kesehatan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengendalian penyakit memerlukan kesiapsiagaan, respons cepat, dan sistem penanganan yang terintegrasi.
“Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengendalian penyakit membutuhkan kesiapsiagaan tinggi, respons cepat, dan penanganan yang terintegrasi,” ujarnya.
Eni mengungkapkan, target pelayanan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 cukup besar.
Di antaranya menyasar 48.556 orang terduga tuberkulosis (TBC), 98.243 penderita hipertensi, 48.466 kelompok berisiko HIV, 21.023 penderita diabetes melitus, 15.367 kasus diare balita, serta 14.483 kasus pneumonia balita.
Menurutnya, besarnya jumlah sasaran tersebut menunjukkan bahwa tantangan kesehatan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi dan membutuhkan dukungan seluruh pihak.
“Keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia berharap pertemuan koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Cirebon.
“Harapannya, pertemuan ini melahirkan rencana aksi yang nyata, terukur, dan dapat segera diterapkan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post