KAB.CIREBON, (FC).- Aktivitas tambang di kawasan Gunung Kuda total mandek. Dampaknya dirasakan luas. Bukan hanya pengelola tambang yang dibuat pusing. Lembaga pendidikan tingkat TK hingga perguruan tinggi, masyarakat dan para pekerja pun tersandera imbas kebijakan Gubenur Jabar, Dedi Mulyadi.

Salah satunya adalah Yayasan dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Islah yang selama ini turut mengelola tambang di wilayah tersebut.

Pengawas Yayasan Al Islah, Apung Furqon mengungkapkan, penutupan tambang membuat kegiatan ekonomi dan sosial yang selama ini dijalankan lumpuh total.

“Selama ini hasil tambang kami gunakan untuk mensubsidi BPJS kesehatan guru dan dosen, memberi sembako setiap bulan, dan membiayai operasional pendidikan. Tapi, sekarang semua itu terhenti,” ujar Apung, Senin (4/8).

Apung menyebut, Yayasan Al Islah mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI).

Ia menegaskan, lokasi longsor yang menjadi alasan penutupan tambang bukan berada di wilayah tambang yang dikelola Al Islah, melainkan di lokasi tambang lain milik Al Azhariyah.

“Di lokasi yang di kami tambang, struktur tanahnya batuan keras. Risiko longsor kecil. Tambang kami menghasilkan material batu untuk urugan, campuran semen, keramik, dan hiasan. Tapi semuanya ikut dihentikan,” kata Apung.

“Di kami, ada 15 penambang manual. Minimalnya, satu penambang punya lima orang kuli. Belum lagi petugas lapangan, pengurus, pengawas, dan karyawan kantor. Jika ditotal sampai ratusan orang yang terdampak,” tambahnya.

Dampak dari penutupan ini, lanjut Apung, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

Untuk guru yang berada di Yayasan Al Islah saja, ada 200 orang. Mereka biasanya mendapat subsidi BPJS kesehatan. Kini tidak lagi. Warga sekitar dan buruh pun kehilangan penghasilan harian.

“Biasanya satu truk bawa empat kuli. Belum yang angkut, bongkar, belah batu. Sekarang semuanya berhenti. Padahal mereka tetap punya cicilan, butuh makan, dan biaya hidup,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali kebijakan penutupan tambang secara menyeluruh.

“Kami pun tidak menolak upaya pemerintah menjaga keselamatan lingkungan, tapi menekankan pentingnya solusi kalau sistem penambangannya memang dinilai kurang baik, ya dibina. Diberi arahan agar tidak terulang. Jangan langsung diberhentikan tanpa solusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Al Islah sendiri mengelola tiga lokasi tambang di Gunung Kuda. Saat ini, satu lokasi seluas 6 hektare dalam proses perizinan, satu lokasi seluas 5,25 hektare masih aktif, dan satu lagi seluas 5 hektare izinnya telah habis dan perlu biaya besar untuk mengurus perizinan nya .

“Memang korban longsor sudah dibantu. Tapi dampak lebih luasnya harus ada solusi yang menyeluruh. Kami pun sekarang sedang mencari investor untuk melanjutkan proses penambangan yang sesuai aturan, sambil menunggu moratorium tambang di cabut,” tandasnya. (Johan)