KUNINGAN, (FC).- Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana membeberkan kronologis pernyataan Bupati Kuningan terkait isu banjir Cirebon dan pengelolaan air, menyusul klarifikasi yang diminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

Penjelasan tersebut disampaikan U Kusmana saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (12/1) siang, guna meluruskan narasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial.

U Kusmana menegaskan, polemik yang muncul terjadi karena perbedaan konteks pembahasan, bukan akibat inkonsistensi pernyataan.

“Perlu disampaikan kronologinya secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan banjir dibahas dalam Forum Evaluasi APBD yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Barat. Dalam forum resmi tersebut, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mendapat pertanyaan apakah banjir yang melanda Kabupaten/Kota Cirebon disebabkan oleh kondisi wilayah hulu di Kabupaten Kuningan.

“Jawaban Pak Bupati pada forum itu berbasis data dan hasil kajian tim lapangan,” kata U Kusmana.

Hasil kajian, lanjutnya, menunjukkan tidak terdapat aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai Kuningan Utara yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Selain itu, tidak ditemukan kejadian longsor tanah di wilayah hulu yang berpotensi memicu limpasan sedimen ke wilayah hilir.

“Kondisi aliran sungai utama dan anak sungai di wilayah hulu relatif normal dan terkendali,” jelasnya.

Berdasarkan temuan tersebut, banjir dinilai lebih dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta persoalan teknis di wilayah hilir.

“Di antaranya sedimentasi sungai, penyempitan alur, keterbatasan kapasitas drainase perkotaan, hingga penumpukan sampah,” ujar U Kusmana.

Ia juga menanggapi pernyataan lanjutan yang kemudian beredar dan memicu beragam tafsir. Menurut U Kusmana, pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi setelah forum resmi, dengan konteks berbeda.

“Saya mendampingi langsung. Yang dibahas bukan penyebab banjir, melainkan catatan kebijakan terkait tata kelola sumber daya air dan kewenangan pengelolaan kawasan TNGC,” katanya.

Dalam diskusi itu, Bupati Kuningan menyoroti bahwa meskipun kawasan TNGC secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan, seluruh kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat melalui Balai TNGC, termasuk perizinan dan pengelolaan sumber daya air.

Kondisi ini, kata U Kusmana, kerap menimbulkan keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

“Catatan tersebut disampaikan secara terbuka dan konstruktif untuk mendorong sinergi, koordinasi, dan kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah. Bukan untuk saling menyalahkan,” tegasnya.

Dengan demikian, U Kusmana memastikan tidak ada kontradiksi ataupun ketidakkonsistenan pernyataan Bupati Kuningan.

“Yang terjadi adalah perbedaan konteks waktu dan substansi pembahasan antara forum rapat resmi dan diskusi lanjutan setelah rapat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, lanjut U Kusmana, tetap berkomitmen menjaga kelestarian wilayah hulu, memperkuat kolaborasi lintas daerah dan lintas kewenangan, serta mendukung solusi penanganan banjir yang komprehensif dan berkeadilan di Jawa Barat. (Angga)