KUNINGAN, (FC).- Kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Cirebon dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) meminta kejaksaan menelusuri aspek kewenangan, legalitas perizinan, hingga mekanisme penerimaan dana kompensasi dari pemanfaatan sumber air tersebut.

Pengaduan disampaikan inisiator ALAMKU, Imam Royani, kepada Kejati Jabar pada Jumat (6/11).

Menurut Imam, sejumlah aspek dalam kerja sama pemanfaatan mata air di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kewenangan Pemkab Kuningan dalam menjamin pasokan air bagi Kota Cirebon. Ketentuan tersebut tercantum dalam perubahan ketiga perjanjian kerja sama yang ditandatangani Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon pada 22 Agustus 2025.

Imam mempertanyakan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan sumber air yang disebut berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

“Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin pasokan air yang sumbernya berada di kawasan taman nasional? Apakah ada persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari otoritas pengelola kawasan? Ini yang perlu diperiksa,” ujar Imam, Senin (9/11).

Selain kewenangan, ALAMKU juga mempertanyakan status perizinan pengambilan air dari Mata Air Cipaniis.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, Imam menyebut izin pemanfaatan sumber air tersebut diduga tidak berlaku sejak 2018.

Karena itu, pihaknya meminta kejaksaan menelusuri apakah terdapat perpanjangan atau izin pengganti yang menjadi dasar kegiatan pemanfaatan air hingga saat ini.

Menurut Imam, aspek perizinan perlu diperiksa bersamaan dengan dasar hukum penerimaan dana kompensasi oleh Pemkab Kuningan.

Ia menilai, kejelasan legalitas pemanfaatan sumber air menjadi hal penting sebelum menilai mekanisme penerimaan maupun penggunaan kompensasi.

“Kalau pengambilan airnya ternyata tidak berizin, maka kompensasi yang diterima dari aktivitas tersebut juga harus diuji dasar hukumnya. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara soal penerimaan kompensasi, tetapi mengabaikan legalitas pemanfaatan sumber airnya,” tegasnya.

ALAMKU juga meminta pemeriksaan terhadap volume pengambilan air, daya dukung lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban konservasi di kawasan TNGC.

Pemanfaatan mata air untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, menurut Imam, harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Dari sisi keuangan, pihaknya meminta Kejati menelusuri dasar penetapan dana kompensasi, pencatatannya dalam APBD, realisasi penggunaannya, hingga kemungkinan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.

“Harus jelas dasar penerimaannya, bagaimana pencatatannya, ke mana uangnya digunakan, dan apakah seluruh kewajiban kepada negara sudah dipenuhi,” katanya.

Imam juga berharap pemeriksaan tidak hanya menyasar pejabat yang menandatangani perjanjian kerja sama, tetapi turut menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Ia menegaskan, pengaduan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola sumber daya air di Kabupaten Kuningan.

Menurutnya, masyarakat daerah harus memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

“Kami ingin persoalan Mata Air Cipaniis diperiksa secara menyeluruh. Jika memang tidak ada persoalan, pemeriksaan akan membuat semuanya terang. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” pungkas Imam.(Angga)