KUNINGAN (FC).- Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel sementara dua titik bangunan wahana playground anak setelah ditemukan dugaan penambahan luas bangunan yang belum tercakup dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengelola diberi waktu 3 x 24 jam untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti pemenuhan perizinan.

Penyegelan dilakukan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pemkab Kuningan, Rabu (11/11). Tim gabungan tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui Bidang Cipta Karya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kecamatan Cigugur.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin, mengatakan pemeriksaan awal menemukan adanya penambahan luasan bangunan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen perizinan dan site plan yang telah disetujui.

Atas temuan tersebut, pengelola diminta segera berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk mengurus PBG terhadap bagian bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan sebelumnya.

“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, apabila tidak ada tindak lanjut hingga batas waktu yang diberikan, Pemkab Kuningan akan mempertimbangkan penyegelan terhadap seluruh bangunan di lokasi tersebut.

Selain persoalan PBG, tim juga menemukan perbedaan informasi mengenai luas lahan. Berdasarkan data pengajuan awal perizinan, luas lahan tercatat 2,4 hektare. Namun, pihak pengelola menyebutkan total luas lahan diperkirakan mencapai 4 hektare.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang masih harus diverifikasi untuk memastikan kesesuaian tata ruang dan dokumen perizinannya. Burhanuddin menegaskan, angka tersebut masih berupa informasi awal dan belum berdasarkan hasil pengukuran final.

Menurutnya, Pemkab Kuningan tetap membuka ruang bagi investasi. Namun, setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk PBG, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan penyegelan dilakukan untuk menghentikan sementara aktivitas pada bagian bangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan PBG.

Selama penyelesaian perizinan belum dilakukan, aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian yang disegel tidak diperbolehkan. Satpol PP juga akan melakukan pembinaan terhadap pengelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, perwakilan pengelola, Jimmy, menyatakan menerima teguran dari pemerintah daerah dan siap menindaklanjuti kewajiban perizinan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ungkapnya.

Pemkab Kuningan berharap pengelola segera memenuhi persyaratan perizinan agar kegiatan pembangunan dan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan. (Angga)