KUNINGAN (FC).- Penanganan dugaan penyimpangan tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kuningan mendapat sorotan dari masyarakat.

Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Gabungan Ormas/LSM Peduli Kuningan (Go-PEKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Rabu (11/11).

Dalam aksinya, massa mendesak kejaksaan mempercepat penanganan perkara sekaligus membuka informasi mengenai perkembangan proses hukum.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka apabila alat bukti dan unsur pidana telah terpenuhi, tanpa membedakan pihak legislatif maupun eksekutif.

Perwakilan massa dari organisasi LINKAR, Abidin, mengatakan persoalan tunjangan DPRD perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia secara khusus menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menurut Abidin, regulasi tersebut mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan transportasi dan perumahan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Namun, ia mempertanyakan dasar hukum pemberian tunjangan di Kabupaten Kuningan pada periode sebelumnya.

“Selama ini kita runut ke belakang, hampir sembilan tahun tidak ada Perbup-nya. Ini alat ukurnya apa? Dasar hukumnya apa? Sementara regulasi jelas mengatur bahwa tunjangan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan bupati,” ungkap Abidin di sela aksi.

Ia juga meminta penggunaan SK Bupati Nomor 900 Tahun 2025 dikaji dari sisi kedudukan hukumnya. Menurut dia, keputusan kepala daerah dan peraturan kepala daerah memiliki fungsi serta kedudukan yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan.

Abidin turut mempertanyakan informasi pengembalian uang sebesar Rp165 juta yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum menjelaskan dasar penghitungan nominal, periode pengembalian, serta tujuan penyetoran dana tersebut.

“Rp165 juta itu dasar perhitungannya dari mana? Dari tahun kapan sampai tahun kapan? Kemudian masuk ke kas daerah atau rekening siapa? Ada tidak penetapan dari BPK? Ini yang perlu dibuka agar semuanya jelas,” ujarnya.

Ia menilai pengembalian uang tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses hukum ditemukan unsur tindak pidana. Karena itu, ia meminta seluruh aspek persoalan diperiksa secara menyeluruh.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Go-PEKA sekaligus perwakilan Korakap, Dadang Abdullah, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Kuningan.

Dadang mengatakan pihaknya masih menaruh kepercayaan kepada Kejari Kuningan untuk menuntaskan perkara tersebut. Namun, ia berharap kepercayaan itu diikuti dengan perkembangan penanganan yang dapat diketahui masyarakat.

“Kami masih menyimpan kepercayaan kepada APH di Kuningan, terutama Kejaksaan Negeri. Jangan sampai kasus-kasus tunjangan dewan ini terulang seperti kasus-kasus beberapa tahun ke belakang yang hasilnya nihil,” katanya.

Go-PEKA juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang dianggap memadai. Bahkan, mereka berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP).

“Kami menuntut keadilan. Kalau tuntutan hari ini tidak mendapat respons, kami sudah punya rencana menggelar aksi lebih besar lagi dengan menggandeng teman-teman ormas dan LSM lainnya. Bahkan, ada rencana untuk di-RDP-kan di DPR RI Komisi III,” pungkas Dadang.

Melalui aksi tersebut, Go-PEKA meminta Kejari Kuningan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan. Mereka juga mendesak agar proses hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan yang berlaku. (Angga)