KAB. CIREBON, (FC).- Kepastian jaminan kesehatan dan status pekerjaan menjadi sorotan puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Online Cirebon Bersatu.

Mereka mendatangi Kantor Bupati Cirebon, Selasa (10/11), untuk meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekaligus menyuarakan penolakan terhadap pengategorian ojol sebagai pelaku UMKM.

Dalam audiensi tersebut, para pengemudi mempertanyakan realisasi janji pengaktifan kepesertaan BPJS PBI yang sebelumnya disebut telah disampaikan Wakil Bupati Cirebon.

Hingga aksi berlangsung, mereka mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut janji tersebut.

Ketua Aliansi Online Cirebon Bersatu, Tryas, mengatakan kedatangan mereka juga dilatarbelakangi minimnya komunikasi antara pemerintah daerah dan komunitas pengemudi ojol.

“Kami hari ini melakukan aksi untuk menuntut kepada pemerintah daerah. Selama ini komunikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan ojol yang ada di Kabupaten Cirebon sama sekali tidak ada,” ujarnya.

Menurut Tryas, jaminan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi pengemudi yang sehari-hari bekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait kepesertaan BPJS PBI.

“Janji Wakil Bupati itu menjanjikan kepada kami bahwa BPJS PBI untuk kawan-kawan ojol akan diaktifkan. Tapi sampai saat ini belum terealisasi,” katanya.

Aliansi juga mempersoalkan wacana yang memasukkan pengemudi ojol ke dalam kelompok pelaku UMKM. Tryas menilai pengategorian tersebut tidak menggambarkan posisi pengemudi yang menjalankan pekerjaan melalui sistem aplikasi.

“Kami menolak ojol menjadi UMKM. Bagi kami, tidak masuk akal kalau ojol disebut sebagai pelaku UMKM, karena kami ini pekerja,” tegasnya.

Ia turut menyoroti pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengenai pengemudi ojol sebagai bagian dari pelaku UMKM.

Menurutnya, pengelompokan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi riil para pengemudi.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Bupati Cirebon H. Agus Kurniawan Budiman atau Jigus menyatakan pemerintah daerah akan mengoordinasikan persoalan yang disampaikan para pengemudi dengan kementerian terkait.

Menurut Jigus, sejumlah tuntutan menyangkut kebijakan pemerintah pusat sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian UMKM.

“Kami sebagai pemerintah daerah tentu akan mengomunikasikan persoalan ini dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan Kementerian UMKM,” katanya.

Khusus mengenai BPJS PBI, Jigus mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menyebut ada warga yang mengaku berada pada kelompok desil 5, tetapi tercatat dalam kelompok desil 7 atau lebih tinggi.

Kondisi tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kriteria penerima bantuan.

Jigus menjelaskan, penanganan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, Puskesos, pemerintah desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Pemkab Cirebon harus memperhatikan ketentuan Universal Health Coverage (UHC) Istimewa, yakni cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta sebesar 80 persen dari jumlah penduduk.

“Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami. Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar persoalan PBI ini bisa ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” tukasnya. (Ghofar)