KOTA CIREBON, (FC).– Perlawanan hukum Frans Mangasitua Simanjuntak dalam sengketa proyek Gunungsari Trade Center (GTC) Cirebon kembali kandas.

Setelah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Sumber, kini Pengadilan Tinggi (PT) Bandung juga menolak permohonan bandingnya.

Kekalahan di dua tingkat peradilan tersebut sekaligus mengukuhkan kewajibannya membayar ganti rugi sebesar Rp27 miliar kepada PT Prima Usaha Sarana.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/PDT/2026/PT BDG tertanggal 16 Juli 2026 menegaskan majelis hakim tidak menemukan alasan hukum untuk membatalkan maupun mengubah putusan PN Sumber Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Sbr. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum pada tingkat pertama dinilai telah tepat dan tetap berlaku.

Kuasa hukum Wika Tandean, Agung Gumelar Sumenda, menyebut putusan banding tersebut menjadi penegasan bahwa kliennya telah memenangkan perkara di dua tingkat pengadilan sekaligus.

“Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumber sudah benar. Artinya, status Frans sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum kini telah dikuatkan oleh dua pengadilan,” kata Agung, Kamis (30/7).

Selain menguatkan putusan mengenai perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi Bandung juga mengukuhkan kewajiban Frans membayar ganti rugi sebesar Rp27 miliar kepada PT Prima Usaha Sarana yang diwakili Wika Tandean.

Perkara ini berawal dari pengalihan hak pengelolaan proyek Gunungsari Trade Center (GTC), yang menurut penggugat dilakukan bertentangan dengan perjanjian kerja sama bersama PD Pasar serta Peraturan Daerah Kota Cirebon. Penggugat berpendapat proyek dengan skema Build Operate Transfer (BOT) maupun Build Transfer Operate (BTO) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Agung menilai putusan banding tersebut menjadi bukti bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan penggugat terbukti lebih kuat. Selama persidangan di PN Sumber, pihak penggugat menghadirkan lebih dari 750 alat bukti, sedangkan pihak tergugat kurang dari 200 alat bukti.

“Bagaimana mungkin Frans menang proyek tetapi tidak memiliki kemampuan pendanaan, lalu mengalihkan proyek yang dimenangkan. Perda sudah jelas melarang pengalihan proyek BOT maupun BTO. Seharusnya membantu pembangunan daerah, bukan justru memindahkan hak pengelolaan,” ujar Agung.

Menurut Agung, pengalihan proyek tersebut tidak hanya merugikan kliennya secara perdata, tetapi juga dinilai berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau daerah karena proyek tersebut berkaitan dengan aset pemerintah melalui kerja sama dengan PD Pasar.

Karena itu, pihaknya kembali meminta aparat penegak hukum menelusuri adanya dugaan penyimpangan apabila ditemukan unsur pidana dalam pengalihan proyek tersebut.

“Silakan lihat sendiri bagaimana kondisi bangunan GTC saat ini. Kami berharap seluruh dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Agus)